Gubernur Kepri Tolak 2 Usulan UMK dari Pemkot Batam

Anwar Sadat Guna    •    Rabu, 23 Nov 2016 19:34 WIB
upah
Gubernur Kepri Tolak 2 Usulan UMK dari Pemkot Batam
Foto ilustrasi. (Ant/Akbar Nugroho)

Metrotvnews.com, Batam: Pemerintah Kepulauan Riau mengembalikan dua usulan upah minimum kota (UMK) Batam yang diajukan Wali Kota Batam H.M. Rudi. Gubernur Kepri Nurdin Basirun menginginkan Batam cukup mengajukan satu UMK untuk segera ditetapkan. 

Dua usulan UMK tersebut masing-masing Rp3,29 juta dan Rp3,4 juta. Angka UMK Rp3,29 juta mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015. Sedangkan UMK Rp3,4 juta mengacu pada hasil UMK tertinggi tahun ini dikalikan pertumbuhan ekonomi Batam 7 persen plus inflasi. 

"UMK Batam belum kami tetapkan. Dikembalikan karena ada dua usulan. Kami minta agar mengajukan satu usulan saja," kata Nuridn usai menghadiri silaturahim bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan seluruh elemen masyarakat di Hotel Planet Holiday, Batam, Rabu (23/11/2016).

Pembahasan UMK Batam sempat alot karena serikat buruh bersikukuh agar Wali Kota Batam mengajukan UMK sesuai harapan buruh, yakni Rp3,4 juta. Namun, di sisi lain, Dewan Pengupahan Kota Batam telah mendapatkan angka UMK sesuai PP Nomor 78/2015 sebesar Rp3,29 juta. 

Pengurus Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Suprapto mengatakan UMK Rp3,4 juta adalah angka yang realistis bagi buruh di tengah kondisi saat ini. 

"Angka itu juga didapatkan berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan serikat pekerja. Kalau ini tidak ditetapkan oleh gubernur maka Batam akan tertinggal dengan daerah industri lainnya," kata Suprapto. 

Dia mengatakan masih ada waktu hingga 30 November bagi gubernur memutuskan UMK Kota Batam 2017. Karena di saat bersamaan, Dewan Pengupahan Batam juga akan mulai membahas upah minimum sektoral (UMS) Batam untuk 2017. 

Ketua Apindo Kepri Cahya mengungkapkan kalangan pelaku usaha tetap menginginkan agar penetapan UMK mengacu pada PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. Aturan terkait penetapan UMK, kata Cahya, sudah jelas sehingga gubernur harus mengacu pada aturan itu.

"Saat ini kondisi ekonomi sedang lesu dan banyak perusahaan yang harus berpikir keras bagaimana agar bisa bertahan. Kita minta agar penetapan UMK tetap mengacu pada PP agar beban yang dirasakan pengusaha tidak semakin berat," ujarnya. 


(UWA)