RAPBD 2017 Kepri Ditolak

Anwar Sadat Guna    •    Rabu, 18 Jan 2017 18:20 WIB
rapbd
RAPBD 2017 Kepri Ditolak
Ilustrasi. Foto: Antara

Metrotvnews.com, Tanjungpinang: Sidang paripurna DPRD Kepri dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kepri tahun anggaran 2017 berlangsung alot. 

Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, dan PKS mengembalikan nota keuangan ke Pemprov Kepri karena ditemukan banyak kejanggalan. Fraksi PKB dan PAN meminta jawaban tertulis terhadap nota keuangan yang dinilai tak sesuai. 

Adapun Fraksi Hanura Plus tidak memberikan pandangan terhadap nota keuangan RAPBD 2017. Menyikapi pandangan fraksi-fraksi, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak memutuskan mengembalikan nota keuangan tersebut ke pemerintah.

"Memperhatikan prinsip kehati-hatian, maka DPRD Kepri mengembalikan nota keuangan RAPBD ini kepada Pemprov," kata Jumaga menutup sidang paripurna DPRD Kepri, Rabu (18/1/2017).

Sidang paripurna sudah terlihat alot ketika satu per satu fraksi menyampaikan pandangannya. Fraksi Golkar, misalnya, meminta pemprov meninjau alokasi anggaran di sektor pendidikan. 

"Undang-Undang telah mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan 20 persen. Namun, dalam nota keuangan RAPBD 2017 ini hanya 14,7 persen," kata juru bicara Fraksi Golkar Asmin Patros.

Ia mempertanyakan komitmen Pemprov Kepri memajukan pendidikan di Kepri. Alokasi anggaran yang hanya 14,7 persen, kata Asmin, sebagai bentuk kemunduran pemprov di bidang pendidikan. 

Kebijakan anggaran di bidang kebudayaan juga disorot Fraksi Golkar. Bidang ini hanya mendapat alokasi 0,7 persen atau Rp11 miliar. "Anggaran sebesar ini justru mendegradasi visi dan misi Pemprov Kepri mewujudkan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu," kata Asmin.

Golkar juga mempertanyakan bidang kesehatan yang hanya kebagian alokasi 11,8 persen. 

Juru bicara Fraksi PPP Sarafuddin Aluan menyatakan banyak landasan hukum dalam nota keuangan yang tak sesuai. Bahkan, ujarnya, ada UU yang sudah dicabut, seperti UU Nomor 10 tahun 2004 dan diganti UU Nomor 11 tahun 2012, masih dimasukkan dalam konsideran. 

"Jika diabaikan maka RAPBD ini akan menjadi cacat hukum," kata Aluan.

Nomenklatur di Biro Protokol dan Penghubung mendapat sorotan Fraksi PDI Perjuangan. Juru bicara Fraksi PDIP, Sahat Sianturi, menilai Pemprov Kepri seharusnya sudah mengetahui hal ini sejak lama dan dapat menghindari terjadinya beberapa kesalahan dalam nota keuangan RAPBD 2017. 

"Ini membuat pembahasan menjadi amburadul," ujarnya. 
Simpulan terakhir disampaikan anggota Fraksi PDIP Yuniarni Pustoko Weni. Ia meminta Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengurangi kegiatan seremonialnya.

Atas pandangan fraksi-fraksi tersebut, Pemprov Kepri menyatakan segera memperbaiki dan melengkapi kekurangan nota keuangan. Ditargetkan pekan ini atau paling lambat pekan depan, APBD Kepri 2017 sudah disahkan.


(UWA)