Kenaikan Tarif Listrik Batam Bisa Picu Buruh Tuntut Tambah Upah

Anwar Sadat Guna    •    Selasa, 04 Apr 2017 14:08 WIB
tarif listrik
Kenaikan Tarif Listrik Batam Bisa Picu Buruh Tuntut Tambah Upah
Foto ilustrasi. (Media Indonesia/Galih Pradipta)

Metrotvnews.com, Batam: Bright PLN Batam resmi memberlakukan penyesuaian tarif baru bagi pelanggan rumah tangga. Tarif baru yang mengalami kenaikan 30 persen pada April dan 15 persen pada Juni 2017 ini berlaku bagi golongan R1/1300 Volt Ampere (VA), R1/2200 VA, dan R2 di atas 2200 VA. 

Kenaikan ini dikhawatirkan berdampak pada iklim usaha di Batam. Meski tarif baru itu ditujukan kepada pelanggan rumah tangga, imbasnya akan dirasakan masyarakat kecil dan menengah yang juga menjadi pelaku usaha kecil dan menengah.

"Kenaikan tarif PLN juga akan berdampak pada tuntutan buruh atas kenaikan upah minimum karena komponen biaya hidup untuk listrik akan berimbas kepada tenaga kerja," ungkap Ketua Kamar Dagang dan Industri Kepualauan Riau Akhmad Maruf Maulana, Selasa, 4 April 2017.

Sementara, Sekretaris Perusahaan Bright PLN Batam Samsul Bahri mengungkapkan, penyesuaian tarif baru merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 21 Tahun 2017.

Pergub tersebut dikeluarkan setelah melalui pengajuan pada Maret 2016 ke DPRD Provinsi Kepri serta rangkaian pembahasan di Pemprov Kepri. Penyesuaian tarif listrik tersebut, ungkap Samsul,  dilakukan dalam dua tahap sesuai dengan rekomendasi dan petunjuk teknis Pemprov Kepri. 

"Kenaikan akan dilakukan secara bertahap, yakni 30 persen di bulan April ini dan 15 persen pada Juni," ungkap Samsul.  

Di bawah tarif nasional

Dengan keluarnya Pergub tersebut, Samsul menjelaskan, bright PLN Batam memberlakukan tarif baru tahap pertama untuk pelanggan rumah tangga, yakni R1/1300 VA dari Rp930.74 per Kwh naik menjadi Rp1.210 per Kwh, untuk R1/2200 VA dari Rp970.01 per Kwh naik menjadi Rp1.261 per Kwh, di atas 2200VA dari Rp1.436 per Kwh naik menjadi Rp1.508 per Kwh.

Sedangkan untuk golongan S3 yakni pelanggan kelompok sosial komersial yakni 200 kVA ke atas dari Rp843 per Kwh naik menjadi Rp 885 per Kwh. "Penyesuaian tarif baru tersebut salah satunya karena adanya kenaikan Biaya Pokok Produksi (BPP) tenaga listrik," jelas Samsul.

Ia menambahkan, untuk penyesuaian tarif saat ini, persentase setiap pelanggan akan berbeda-beda sesuai dengan pemakaian masing-masing pelanggan.

Namun, yang perlu digaris bawahi, kata dia, penyesuaian tarif listrik Batam masih lebih rendah 17,53 persen untuk golongan R1/1300 VA dari tarif nasional. Sedangkan untuk R1/2200 VA lebih rendah 14,02 persen dari tarif nasional.

"Jadi sekali lagi tarif di Batam masih di bawah tarif nasional dan pemerintah tentunya melihat asas keadilan bagi kemampuan daya beli konsumen,” pungkasnya.

Melanggar

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Perlindungan Konsumen Batam (LPKB) Said Abdullah Dahlawi menyayangkan kenaikan tarif listrik tersebut. Penyesuaian tarif listrik itu makin membebani warga Batam di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu saat ini.

Ia menilai, penyesuaian tarif tersebut melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Usaha Penyedia Ketenagalistrikan. Khususnya, Pasal 41 ayat 2 huruf b yang menyebutkan bahwa kenaikan tarif dasar listrik harus mempertimbangkan kepentingan dan kemampuan masyarakat. 

Saat ini, sambung Said, kondisi ekonomi Batam sedang lesu dan daya beli masyarakat menurun. Pertumbuhan ekonomi di Kepri pada 2016 lalu hanya sekira 5,03 persen. 

Belum lagi, kata dia, persentase pengangguran di Kepri cukup tinggi yakni 7,69 persen, sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan naiknya harga beberapa kebutuhan pokok.

"Seharusnya hal-hal ini menjadi pertimbangan Pemprov Kepri, DPRD Kepri, dan Bright PLN Batam," urai Said kepada Metrotvnews.com, Selasa, 4 April 2017. 

Said yang juga Koordinator Asosiasi Masyarakat Perduli Listrik (AMPLI) Batam akan menggugat Peraturan Gubernur (Pergub) ke PTUN terkait kenaikan tarif listrik yang dinilai melanggar PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Usaha Penyedia Ketenagalistrikan dan PP Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Tata Tertib DPRD. 


(SAN)