Jumlah TKA di Batam 6.000 Orang

Anwar Sadat Guna    •    Senin, 06 Feb 2017 15:31 WIB
tenaga kerja asing
Jumlah TKA di Batam 6.000 Orang
Salah satu kawasan industri di Kota Batam. (Media Indonesia/Hendri Kremer)

Metrotvnews.com, Batam: Pemerintah Kota Batam sulit mengendalikan jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Batam. Selain Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pengawasan TKA kini berada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri. 

"Semakin derasnya arus investasi, kebutuhan akan tenaga kerja juga meningkat. Batam sebagai kawasan industri butuh tenaga kerja yang memiliki skill, sehingga beberapa perusahaan menggunakan TKA yang ahli di bidangnya," kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad kepada wartawan usai berdialog dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam di Kantor Wali Kota Batam, Senin, 6 Februari 2017.

Dia mengatakan, pemberlakuan MEA, kini makin membuka peluang TKA bekerja di Indonesia, termasuk Batam. TKA dari sebuah negara bebas masuk ke Indonesia asalkan memenuhi persyaratan dan izin yang dikeluarkan pemerintah. 

"Nah, untuk mengeliminisasi hal ini, kami telah mengalokasikan Rp15 miliar di tahun 2017 untuk memberi pelatihan kepada 2.800 tenaga kerja lokal," kata Amsakar. 

Pelatihan akan dipusatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Batam. Pelatihan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dengan TKA. 

Kepala Disnaker Kota Batam Rudi S menambahkan, sebagai antisipasi masuknya TKA ilegal di Batam, pihaknya terus berkoordinasi dengan Imigrasi dan Disnaker Provinsi Kepri. 

"Pengawasan terhadap TKA kini berada di Disnaker provinsi. Meski demikian kami juga ikut memantau pergerakan TKA di Batam," katanya.

Rudi menjelaskan, jumlah TKA di Batam saat ini mencapai 6.000 orang. Mereka bekerja di berbagai bidang dan industri di Batam. Di antaranya perusahaan offshore, shipyard, dan elektronik, termasuk perusahaan pembangkit listrik.

Bahkan sebuah perusahaan, yakni Funtasy Island di Pulau Manis, Batam, sebelumnya mempekerjakan 300 TKA. Seluruh TKA itu, jelas Rudi, telah dipulangkan karena habis masa kerja atau kontrak. "Mereka hanya tiga bulan di Batam," ujarnya. 

Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam, Suprapto meminta Pemkot Batam mengawasi TKA di Batam, khususnya TKA buruh kasar. Kehadiran TKA, kata Suprapto, sedikit banyaknya telah berdampak terhadap tenaga kerja lokal di Batam. 

"Posisi-posisi yang seharusnya diisi oleh tenaga kerja lokal diisi oleh TKA. Padahal dari segi kemampuan dan skill, tenaga kerja kita tak kalah jauh dengan mereka," ujarnya.


(SAN)