Buruh Sumsel Siap Aksi Tolak PTKP Berbasis UMR

Alwi Alim    •    Rabu, 26 Jul 2017 13:11 WIB
pajak
Buruh Sumsel Siap Aksi Tolak PTKP Berbasis UMR
Ilustrasi: Para wajib pajak mengantre ikut program pengampunan pajak. (Media Indonesia/Ramdani)

Metrotvnews.com, Palembang: Pemerintah tengah berancang-ancang menurunkan batas minimal penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta per bulan menjadi sesuai upah minimum regional (UMR).

Rencana ini mendapat reaksi negatif kalangan buruh. Penyesuaian PTKP dengan UMR dituding bakal memberatkan rakyat kecil. 

Baca: Daya Beli Warga Yogyakarta Dikhawatirkan Merosot Jika PTKP Diturunkan

Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumatera Selatan Sudirman Hamidi mengatakan, saat ini beberapa kebutuhan seperti listrik meningkat. Belum lagi bahan pokok. Beban hidup pekerja akan makin berat bila UMR dikenakan pajak.

"Bayangkan jika harus dipotong lagi karena PTKP tentu penghasilan akan lebih kecil," katanya saat dihubungi Metrotvnews.com, di Palembang, Rabu, 26 Juli 2017.

Dia berjanji akan menggelar aksi bila aturan itu benar-benar terbit. Massa buruh akan diajak turun ke jalan untuk meneriakkan penolakan.

"UMR itu hanya sekitar Rp2 juta ini saja tidak mencukupi kehidupan mereka ditambah lagi beban yang sangat banyak tentunya memberatkan dan sangat tidak pro-rakyat," katanya.

Rencana perubahan besaran PTKP masih dikaji Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Salah satu alasan perubahan acuan ini untuk menghindari penerimaan pajak di wilayah ber-UMR rendah.




(SAN)