Sinyal Penundaan Tarif UWTO Batam

Anwar Sadat Guna    •    Rabu, 16 Nov 2016 09:11 WIB
investasi di batam
Sinyal Penundaan Tarif UWTO Batam
Pertemuan Menko Perekonomian Darmin Nasution dengan pimpinan BP Batam sebelum rapat bersama pengusaha dan pimpinan FKPD di Batam, Selasa (15/11/2016). FOTO: Istimewa (BP Batam).

Metrotvnews.com, Batam: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan sinyal akan menunda pemberlakukan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam terkait kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) hingga ada keputusan dan aturan baru dari pemerintah. 

Selain itu, menyikapi besarnya tuntutan kalangan pengusaha dan masyarakat Kota Batam, Darmin menyatakan akan mempelajari dan mengkaji ulang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 148/2016 yang membahas berbagai tarif layanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam. 

"Akan kita kaji lagi, termasuk Perka yang terkait dengan UWTO kami minta ditunda dulu sampai keluar aturan yang baru," kata Darmin usai dialog bersama asosiasi pengusaha di Swissbell Hotel, Harbour Bay, Batam, Selasa (15/11/2016).

Baca: Kadin Kepri Ajukan Judicial Review HPL BP Batam ke MA

Turut hadir dalam dialog Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro; Gubernur Kepri Nurdin Basirun; Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak; Wali Kota Batam HM Rudi; Kapolda Kepri Brigjen Sam Budigusdian; dan sejumlah pimpinan FKPD Provinsi Kepri.
 
Darmin menyatakan, pihaknya akan mencari jalan keluar menyikapi banyaknya masukan dan keluhan yang disampaikan kalangan pengusaha dan pejabat pemerintah daerah terkait pemberlakukan tarif baru UWTO dan permasalahan lainnya di Kota Batam. 

"Kami akan mengundang Menteri Keuangan dan menteri terkait untuk membahas masalah ini (UWTO), termasuk masalah tumpang tindih lahan di Batam juga akan dibahas dan diharapkan dapat diselesaikan dengan baik," ujarnya. 

Cabut PMK

Kalangan pengusaha merespons baik pernyataan Darmin. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri, Ahmad Maruf Maulana mengapresiasi pernyataan Menko Perekonomian, namun yang diinginkan sebenarnya kalangan pengusaha dan masyarakat Batam adalah agar pemerintah mencabut PMK No 148/2016. 

"Kami melihatnya aturan tersebut tidak tepat diberlakukan saat ekonomi sedang susah seperti sekarang ini. Seharusnya, Batam ditata dulu dengan baik dan jika kondisi ekonomi nantinya sudah membaik, barulah tarif UWTO diterapkan secara bertahap," kata Maruf.

Baca: Didesak Pengusaha, Menko Perekonomian Evaluasi BP Batam

Mengapa pengusaha menuntut PMK No 148/2016 dicabut, sambung Maruf, karena di PMK itulah tercantum seluruh tarif layanan yang diberlakukan BP Batam. "Kami masih akan menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait hal ini," katanya.

Penundaan tarif UWTO secara otomatis posisi Perka No 19/2016 status quo. Artinya, kata Maruf, BP Batam tidak dapat memberlakukan hal ini hingga ada kebijakan atau aturan baru dari menteri terkait. 

Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, menambahkan bahwa pihaknya bersama asosiasi pengusaha di Batam tetap akan memperjuangkan agar pemerintah mencabut PMK No 148/2016. 

Rapat turut dihadiri Menkum HAM Yosanna Laoly; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil; Staf Ahli Kapolri Irjen Burhanuddin Andi; dan Sekjen Mendiknas Didik Suhardi.


(SAN)