Realisasi Investasi PMA di Batam Melesat Rp6,26 Triliun

Anwar Sadat Guna    •    Jumat, 03 Feb 2017 15:56 WIB
pma
Realisasi Investasi PMA di Batam Melesat Rp6,26 Triliun
Kepala BKPM Thomas Lembong bersama Gubernur Kepri, Kepala BP Batam, Walikota Batam, Bupati Bintan usai penandatanganan MoU 5 kawasan industri dapat KLIK, Jumat (3/2/2017). --Foto:MTVN/Anwar)

Metrotvnews.com, Batam: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berharap investasi di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), dapat terus tumbuh di tahun-tahun mendatang. Tahun 2016, realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) menunjukan tren positif dan melesat jauh dibandingkan tahun 2015. 

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, realisasi PMA di Batam tahun 2016 sebesar Rp6,26 triliun yang berasal dari 71 proyek atau industri. Jumlah tersebut, meningkat sebesar 46,6% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp4,27 triliun dari 63 industri.

"Kita patut mengapresiasi, dengan kemudahan berinvestasi yang diberikan pemerintah, investasi di Batam mulai mengalami peningkatan," kata Lembong usai penandatanganan kerjasama dengan lima kawasan industri di Batam dan Bintan, Provinsi Kepri, di Kawasan Industri Batamindo, Jumat (3/2/2017).


Kepala BKPM Thomas Lembong menandatangani nota kesepahaman implementasi KLIK di 5 kawasan industri di Batam-Bintan, di Kawasan Industri Batamindo, Jumat (3/2/2017). 

Lima kawasan industri tersebut mendapatkan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK). Kelimanya adalah; Batamindo Industrial Park, Bintang Industrial Park II, Kabil Integrated Industrial Park, West Point Maritime Industrial Park, dan Bintan Inti Industrial Estate Lobam. 

Dikatakan Lembong, fasilitas KLIK ini dapat dinikmati semua investor yang masuk ke kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam. "Dengan fasilitas ini, investor bisa langsung konstruksi dan secara pararel mengurus IMB, Izin Lingkungan, izin Amdal, dan izin pelaksanaan lainnya," ungkap Lembong. 

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Hatanto Reksodipoetro menambahkan, selain fasilitas KLIK, BP Batam juga memberikan kemudahan atau fasilitas lain kepada investor yakni Izin Investasi 3 Jam (i23J).

"Investor yang ingin masuk ke Batam kami beri kemudahan percepatan layanan seluruh perizinan. Hanya dalam 3 jam seluruh perizinan yang dibutuhkan langsung selesai. Kami ingin mengubah stigma bahwa investor sulit investasi di Batam," ujarnya. 

Sejak diluncurkan 1 September 2016 lalu, kata Hatanto, ada enam hingga tujuh investor memanfaatkan layanan i23J dengan realisasi investasi sekira USD200 juta. "Jumlah ini di luar realisasi investasi PMA maupun PMDN yang masuk ke Batam," ungkapnya. 

Wali Kota Batam Muhammad Rudi menegaskan, Pemkot Batam mendukung penuh program KLIK yang diluncurkan BKPM. Pihaknya bahkan siap menerbitkan perizinan investasi dalam satu atau dua hari asalkan semua persyaratan dipenuhi investor. Misalnya IMB, izin lingkungan, dan Amdal.

"Hanya saja memang, izin Amdal terkadang satu bulan baru bisa selesai karena ketentuan dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Kami berharap undang-undang terkait dengan Amdal dapat direvisi sehingga perizinan Amdal bisa lebih cepat keluar, bila perlu selesai 3 jam," tegasnya. 

Gubernur Kepri Nurdin Basirun menambahkan, kemudahan yang diberikan kepada lima kawasan industri diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Kepri. Fasilitas KLIK dan i23J juga diharapkan makin banyak menarik investor masuk ke Batam dan Bintan. 

Sementara itu, Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian menegaskan, Polri turut mengawal implementasi perluasan KLIK dan i23J tang diluncurkan pemerintah. 

\
Gubernur Kepri Nurdin Basirun menandatangani MoU perluasan implementasi KLIK kepada 5 kawasan industri di Batam dan Bintan, Jumat (3/2/2017).

Jajaran kepolisian dan Tim Saber Pungli, tegas Sam, juga akan mengawasi proses pelayanan KLIK dan i23J di BP Batam dan Pemko Batam. "Jika ada aparatur pemerintah yang tidak beres memberikan pelayanan kepada investor akan kami tangkap, karena ini menyangkut nama baik Batam dan Bintan di mata internasional," tegasnya.

Selain pejabat utama BKPM, pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pemberian fasilitas KLIK kepada lima kawasan industri juga dihadiri oleh 24 perwakilan pengelola kawasan industri di Batam dan Bintan, asosiasi pengusaha, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD).   
(ALB)