Mantan Tahanan Politik Aceh Tuntut Realisasi Dana Reintegrasi

Nurul Fajri    •    Selasa, 08 Nov 2016 15:08 WIB
aceh
Mantan Tahanan Politik Aceh Tuntut Realisasi Dana Reintegrasi
Aksi mantan tahanan politik Aceh tuntut realisasi dana reintegrasi, MTVN - Nurul Fajri

Metrotvnews.com, Banda Aceh: Puluhan mantan tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) Aceh berunjuk rasa di Gedung DPR Aceh, Selasa 8 November. Mereka menuntut pemerintah segera merealisasikan dana reintegrasi sesuai amanat Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

Pengunjuk rasa menilai, pemerintah tak peduli dengan keberadaan tapol-napol setelah perdamaian di Aceh pada 15 Agustus 2995. Mereka membawa spanduk yang mengecam pemerintah.

"Kami hanya ingin menuntut hak-hak sesuai dengan MoU Helsinki," kata Teuku Amir Husein, salah satu pengunjuk rasa.

Amir mengatakan, banyak mantan tapol belum mendapat 'sentuhan' pemerintah setelah penandatanganan Helsinki. Padahal, dalam nota kesepakatan perdamaian itu, pemerintah harusnya membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mendapatkan reintegrasi.

"Langkah-langkah itu mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan GAM, tahanan politik yang memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak. Suatu Dana Reintegrasi di bawah kewenangan Pemerintah Aceh akan dibentuk," demikian salah satu butir dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dengan GAM yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 itu.

Lantaran itu, Amir mengatakan, ia dan teman-temannya menuntut pemerintah merealisasikan rumah dan pekerjaan layak untuk tahanan maupun narapidana politik. Mereka juga meminta alokasi tanah perkebunan dan jaminan sosial.

Marlina, peserta lain, mengatakan jumlah tahanan politik maupun narapidana politik yang belum tersentuh dana reintegrasi sebanyak 3.000 orang. Lantaran itu, ia menuntut pemerintah memberikan perhatian tersebut agar Aceh lebih maju dan damai.

"Kami ingin aspirasi kami diperjuangkan oleh Pemerintah Aceh," ungkapnya.

Penandatanganan MoU Helsinki menjadi tanda konflik antara GAM dengan pemerintah RI berakhir. Pada 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin dan Pimpinan GAM Malik Mahmud menandatangani kesepakatan tersebut. Penandatanganan disaksikan oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari.



(RRN)