Pemprov Riau Pertimbangkan Perpanjang Status Siaga Karhutla

Antara    •    Senin, 21 May 2018 13:20 WIB
kebakaran
Pemprov Riau Pertimbangkan Perpanjang Status Siaga Karhutla
lustrasi: Seorang warga mengabadikan kebakaran lahan gambut dengan ponselnya. Foto: Antara/Syifa Yulinnas

Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau mempertimbangkan untuk memperpanjang status siaga bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang akan segera berakhir pada akhir Mei 2018.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger mengatakan pihaknya bersama dengan seluruh instansi terkait yang tergabung dalam satuan tugas (Satgas) pencegahan dan penanggulangan Karhutla akan melakukan rapat evaluasi.

"Pada 25 Mei kita akan gelar evaluasi dan selanjutnya kita segera putuskan untuk perpanjangan status siaga," katanya.

Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status Siaga Karhutla sejak 19 Februari 2018 lalu, dan akan berakhir pada 31 Mei 2018 mendatang.

Penetapan status tersebut dilakukan setelah sebelumnya sebagian besar wilayah itu mulai dilanda musim kering yang berakibat pada maraknya Karhutla sepanjang lima bulan pertama tahun ini. Edwar mengatakan, tercatat lebih dari 1.800 hektare lahan dan hutan terbakar sepanjang periode tersebut.

"Sementara berdasaran data BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) kita saat ini kembali memasuki musim kemarau dan perlu langkah tepat untuk pencegahan dan penanggulangan," jelas Edwar.

Selain itu, dia juga mengatakan perintah dari Presiden Joko Widodo meminta agar Pemerintah Provinsi Riau serius melakukan pencegahan dan penanggulangan Karhutla menjelang pelaksanaan Asian Games di Sumatera Selatan, Palembang.

"Dua alasan itu akan menjadi pertimbangan utama kita untuk kembali memperpanjang status Siaga 2018 ini," tuturnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dikeluarkan Satgas Karhutla Provinsi Riau pada 20 Mei 2018 tercatat lebih dari 1.868,96 hektare lahan di Riau terbakar. Kebakaran terluas terjadi di Kabupaten Meranti yang mencapai 896 hektare, serta Bengkalis 345 hektare serta Dumai 120,75 hektare.


(ALB)