Adu Mulut Bule vs Anggota DPRD Diduga Akibat Mispersepsi

   •    Kamis, 15 Mar 2018 11:33 WIB
jual beli pulau
Adu Mulut Bule vs Anggota DPRD Diduga Akibat Mispersepsi
Ilustrasi--Pulau Siberut dan Sipora yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. (Foto: MI/Yose)

Jakarta: Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Wijayanto menduga pengelola resor Aloyta di Pulau Makakang, Mentawai, Sumatera Barat, salah memahami aturan penguasaan atas pulau yang disewa untuk resor. Walhasil sempat terjadi adu mulut antara bule dan anggota DPRD yang berujung viral di media sosial.

Pada prinsipnya, kata Agus, dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir, pihak asing maupun swasta bisa diberikan hak atas tanah yang disewa. Entah untuk resor atau tempat wisata semacamnya.

Namun harus diingat bahwa seluruh wilayah tanah air dimiliki oleh bangsa Indonesia. Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat berhak mengatur persediaan, peruntukan, dan menentukan hukum pengelolaan dan penguasaan atas lahan dan tanah.

Optimalisasi pulau untuk dikelola hanya diberikan sebesar 70 persen saja, sisanya tetap bisa diakses publik. Menutup akses anggota DPR atau masyarakat untuk masuk tidak diperkenankan.

"Karena 30 persen tanah yang dikuasai negara digunakan untuk area publik dan kepentingan masyarakat. Saya kira ada pemahaman yang keliru dari si pemilik resor," ujarnya, dalam Metro Pagi Primetime, Kamis, 15 Maret 2018.

Agus mengatakan orang asing bisa saja menyewa tanah di Indonesia secara legal. Perorangan akan diberikan hak pakai sementara peruntukan resor harus melalui proses penanaman modal terlebih dulu untuk mendapatkan hak guna bangunan (HGB) untuk membangun resor dan sebagainya.

Namun bukan berarti setelah pengelola mendapatkan status hak guna bangunan pemerintah langsung lepas tangan. Menurut Agus ,kebijakan selanjutnya tetap berjalan.

"HGB ini bisa dialihkan dan bisa disewakan. Kalau disewakan, bukan pulaunya tapi hak atas tanahnya. Dalam persepsi mereka (pengelola Aloyta Resort) kalau dia punya hak seakan-akan itu menjadi privat, tidak," kata Agus.

Dari sinilah Agus menduga ada kesalahpahaman yang memicu perdebatan antara anggota DPRD Mentawai dengan orang asing pengelola resor. 

Meski akhirnya insiden tersebut berbuntut panjang, Agus menilai yang perlu dilakukan saat ini adalah peningkatan pengawasan terutama dari pemerintah daerah yang paling dekat. 

"Kalau terjadi lagi kita buka ruang informasi pengaduan. Hal seperti ini harus diberikan peringatan, bila perlu tindakan lebih tegas," jelasnya.




(MEL)