227 Perlintasan Liar di Sumut bakal Ditutup

Farida Noris    •    Selasa, 10 Oct 2017 17:38 WIB
kereta api
227 Perlintasan Liar di Sumut bakal Ditutup
PT KAI (Persero) Divre I Sumatera Utara menutup salah satu perlintasan. MTVN/Farida

Metrotvnews.com, Medan: Sebanyak 227 perlintasan tidak resmi/liar bakal ditutup PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumut. Penutupan lantaran perlintasan dinilai sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan menjadi penyumbang tingginya angka kecelakaan.

"Dalam Pasal 94 UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin harus ditutup," kata Manager Humas PT KAI (Persero) Divre I Sumatera Utara M Ilud Siregar, Selasa 10 Oktober 2017.

Dia mengatakan, dari jumlah itu 12 perlintasan tidak resmi/liar yang sudah di antaranya ada di Binjai, Deliserdang, dan Rantauprapat. Dalam waktu dekat ada 15 perlintasan ilegal lagi yang akan ditutup secara bertahap.

"Kita lakukan penutupan bertahap. Karena dari data yang ada dari Januari sampai dengan September 2017 sudah 80 kali terjadi kecelakaan di pintu perlintasan. Sejauh ini tidak ada kendala. Kita kerjasama dengan Pemda setempat untuk penutupan perlintasan ilegal ini," terangnya.

Dia menambahkan, penutupan perlintasan tidak resmi/liar ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 94 UU 23 tahun 2017.

"Penyebab terjadinya kecelakaan di palang pintu perlintasan dan ruang manfaat jalur kereta api disebabkan pengguna jalan masih tidak disiplin dalam melewati perlintasan antara lain dengan membuka perlintasan tidak resmi/liar, melanggar pintu yang sudah tertutup atau kurang hati-hati serta adanya hewan ternak peliharaan yang tidak di jaga oleh pemiliknya," pungkasnya.

Karena itu, dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuat perlintasan tidak resmi/liar di atas jalur kereta api, sebagaimana ketentuan Pasal 92 UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. 

"Karena setiap orang yang membangun jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang menimbulkan atau memerlukan persambungan, perpotongan, atau persinggungan dengan jalan kereta api umum tanpa izin pemilik prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 Miliar," pungkasnya.


(ALB)