Program Penertiban Kawasan Perdagangan Bebas Batam Diluncurkan

Anwar Sadat Guna    •    Rabu, 16 Jan 2019 11:42 WIB
perdagangan bebas
Program Penertiban Kawasan Perdagangan Bebas Batam Diluncurkan
Menkeu Sri Mulyani meluncurkan program penertiban kawasan perdagangan bebas atau free trade zone di Batam, Selasa, 16 Januari 2019, Medcom.id - Anwar Sadat Guna

Batam: Pemerintah meluncurkan program nasional Penertiban Kawasan Perdagangan Bebas atau free trade zone di Batam dan Pesisir Timur Sumatera pada Selasa, 15 Januari 2019. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan program itu sejalan dengan strategi nasional untuk mencegah tindak pidana korupsi.

Strategi itu, kata Ani, demikian ia biasa disapa, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Fokus aturan yaitu pada perizinan, tata niaga, penegakan hukum, reformasi birokrasi, dan pencegahan korupsi.

"Sehingga strategi itu lebih fokus, terukur, dan berdampak langsung untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera," terang Ani di acara peluncuran program di Pelabuhan Batuampar, Batam, Kepulauan Riau.

Ani menegaskan program itu harus melibatkan jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Lalu, program dikoordinasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta kementerian.

Strategi nasional menyasar penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar undang-undang, penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, terciptanya tata kelola pemerintahan dan budaya birokrasi anti korupsi, serta kapabilitas ASN yang profesional dan berintegritas.

Program nasional penertiban kawasan bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera, ungkap Sri Mulyani, juga merupakan lanjutan dari program sinergi Penertiban Impor, Cukai, dan Ekspor Berisiko Tinggi (PICE-BT) yang dideklarasikan di Kantor Pusat DJBC belum lama ini. Program ini dinilai berhasil mengamankan penerimaan negara. 

"Masih dengan semangat yang sama, Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali menjalin sinergi dengan Kemenko Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK dalam menjalankan program ini," ungkapnya. 

Dikatakan Sri Mulyani, hasil pencapaian PICE-BT telah berkontribusi langsung terhadap importasi dan penerimaan negara. Terdapat penurunan entitas importir berisiko tinggi sebesar 46 persen, kenaikan tax base sebesar 62 persen, dan peningkatan jumlah akumulasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar 47 persen. 

Selain itu, kata Sri, terdapat perbaikan lingkungan strategik antara lain; perbaikan kepatuhan importir, perbaikan kualitas data, perdagangan yang sehat dan efisien, dan momentum pertumbuhan industri nasional. 

"Program ini juga berimplikasi terhadap penurunan peredaran rokok ilegal. Hasil survei terakhir UGM menunjukkan peredaran rokok ilegal di pasaran turun dari 12,14 persen menjadi 7,04 persen," urainya. 

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah telah menyusun 11 langkah strategis yang terbagi dalam tiga tema besar yaitu; Program Sinergi, Dukungan Sarana dan Prasarana Pengawasan, serta Operasi Bersama atau Joint Operation. 

Di dalamnya akan dilakukan beberapa kegiatan di antaranya:
1. Penertiban pelabuhan tidak resmi guna mencegah adanya pemasukan atau pengeluaran barang ilegal ke/dari Kawasan Bebas Batam.

2. Pengelolaan ship to ship area guna mencegah modus penyelundupan barang dengan cara pembongkaran di tengah laut dari kapal ke kapal tanpa mengindahkan ketentuan kepabeanan yang berlaku.

3. Pertukaran data terkait kapal-kapal yang berangkat dari pelabuhan, baik tujuan ke luar daerah pabean maupun antar pulau guna mempermudah pengawasan kapal yang membawa barang impor/ekspor atau barang yang akan masuk/keluar dari Kawasan Bebas Batam.

4. Pembentukan Maritime Domain Awareness (MDA) guna menciptakan pola monitoring yang sinergis antar instansi dalam rangka pengawasan kemaritiman.

5. Kewajiban penggunaan Automatic Identification System (AIS) bagi seluruh kapal di Indonesia guna mempermudah pengawasan kapal yang membawa barang impor/ekspor atau barang yang akan masuk/keluar dari Kawasan Bebas Batam.

6. Pembatasan kecepatan bagi kapal non-pemerintah/non-militer guna menanggulangi penyelundupan dengan kapal kecil berkecepatan tinggi.

7. Penerbitan kuota impor di FTZ Batam dan Penertiban kuota Barang Kena Cukai yang masuk ke Kawasan Bebas Batam sehingga tidak terjadi over kuota dan penyalahgunaan kuota.

8. Pemanfaatan analisis komunikasi berbasis IT untuk mendeteksi/mencari pelanggaran/terduga pelaku pelanggaran/tindak pidana.

9. Patroli laut bersama DJBC, TNI, dan Polri di daerah perairan sekitar Batam dan Pesisir Timur Sumatera.

10. Operasi bersama DJBC, TNI, dan Polri di daerah asal atau tujuan penyelundupan barang impor dari luar negeri atau dari Kawasan Bebas Batam yang tidak memenuhi kewajiban pabean serta tidak membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.

11. Pengawasan berlapis terhadap barang eks-impor ilegal yang diangkut antar pulau dengan tujuan wilayah pelabuhan Tanjungpriok (dari Batam dan Pontianak).

Peluncuran Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera, di Batam, ini dihadiri Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menko Maritim, Menteri Perhubungan, Ketua KPK, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan kementerian/lembaga terkait.


(RRN)