Pengemudi Taksi Online Minta Pemerintah Bijak Soal KIR

Dwi Apriani    •    Rabu, 05 Jul 2017 11:26 WIB
polemik taksi online
Pengemudi Taksi <i>Online</i> Minta Pemerintah Bijak Soal KIR
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Palembang: Kebijakan pemerintah pusat terkait tarif taksi online diterima bijak pengemudi taksi online di Sumatera Selatan. Mereka juga menyadari kemungkinan berkurangnya penumpang yang menggunakan jasa taksi online setelah adanya penerapan tarif baru.

"Kalau berkurang mungkin iya, pasti. Kemungkinan sekitar 10 hingga 20 persen. Tentunya pemasukan kami akan berkurang juga," kata Ryansyah, salah satu pengemudi taksi online, di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 5 Juli 2017.

Menurut Ryan, saat ini sudah terlihat ada penurunan jumlah pemakai jasa taksi online miliknya. "Biasanya sekitar 14 hingga 17 pelanggan per harinya. Kini hanya sekitar 10 hingga 13 pelanggan," jelasnya.

Secara pribadi, Ryan memandang kebijakan dari pemerintah soal tarif taksi online adalah keputusan final yang sudah dipikirkab sebaik-baiknya. Ia hanya berharap agar pemerintah tidak memberatkan pengemudi taksi online, terlebih dalam kepengurusan KIR.

"Jika memang aturan dari pusat kami akan mematuhinya. Namun, yang diharapkan agar dikaji ulang adalah sistem KIR karena mobil yang digunakan taksi online ini mobil pribadi bukan mobil umum," kata Ryan.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel Nasrun Umar mengatakan, pihaknya telah memberlakukan tarif atas dan bawah bagi taksi online. "Jika melanggar dari ketentuan tarif, maka kami bakal mencabut izin operasional taksi tersebut," kata dia.

Nasrun menjelaskan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tarif atas dan bawah taksi online telah diberlakukan sejak 1 Juli 2017. Artinya, taksi online harus mentaati aturan.

(Baca: Peraturan soal Taksi Online Berlaku per 1 Juni 2017)

Menurutnya, pengawasan pemberlakuan tarif taksi online butuh dukungan masyarakat. "Jika memang ada yang melanggar maka laporkan kepada Dishub Sumsel. Kami sedang mempersiapkan posko dan hotline pengaduan jika memang ada yang ingin memberikan pengaduan," katanya.

Nasrun juga menegaskan, taksi online harus segera mengurus izin. Karena pihaknya akan melakukan penertiban atau razia bagi taksi online yang melanggar.

"Razia ini nantinya melibatkan unsur terkait dan secepatnya akan dilakukan," lanjutnya.

Setelah taksi online ini memiliki izin, maka taksi tersebut resmi sesuai dengan aturan. Bahkan, akan dilindungi hukum dalam operasional.

Terkait besaran tarif atas dan bawah sesuai dengan wilayah satu yang telah ditetapkan yakni tarif atas sebesar Rp6.000 per kilometer dan tarif bawah yakni Rp3.500 per kilometer. Sedangkan untuk pembatasan kuota saat ini pihaknya masih mengkaji dengan pihak terkait seperti organda Sumsel.

"Sampai saat ini kami belum tahu berapa jumlah taksi online yang operasional di Palembang, karena kami belum bisa mengakses dasboard taksi online," tandasnya.

(Baca: Uber Keberatan Aturan Baru Taksi Online)


(NIN)