Eks Pejabat Pakpak Bharat Dituntut 5 Tahun Bui Gasak Dana Air Bersih

Farida Noris    •    Kamis, 06 Oct 2016 16:40 WIB
kasus korupsi
Eks Pejabat Pakpak Bharat Dituntut 5 Tahun Bui Gasak Dana Air Bersih
Ilustrasi. Foto: MI/Bary Fathahilah

Metrotvnews.com, Medan: Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pakpak Bharat Mahadi Simanjuntak dan Kepala Bappeda Pakpak Bharat Bachtiar Effendi Solin, dituntut lima tahun penjara oleh Jaksa Penunut Umum (JPU). 

Mereka dianggap bersalah mengorupsi dana pemeliharaan jaringan air bersih di Dinas PU Pakpak Bharat pada 2013. Tindakan lancung itu merugikan negara Rp931 juta

"Meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada masing-masing terdakwa selama lima tahun penjara dan denda Rp200 Juta subsider 4 bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan," kata JPU di ruang Kartika Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (6/10/2016).

JPU juga meminta majelis hakim yang diketuai Rosmina memerintahkan terdakwa membayar ganti rugi Rp760 Juta serta subsider 2 tahun penjara apabila tidak dibayar dan harta bendanya tidak mencukupi.

Menurut JPU keduanya melanggar Pasal 2 UU jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menanggapi tuntutan JPU, kedua terdakwa mengaku akan menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) pada persidangan Kamis 13 Oktober.

Proyek swakelola kegiatan pemeliharaan jaringan air bersih di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat pada 2013 terbukti fiktif.

Penyidik menetapkan empat orang tersangka, yakni Mahadi Simanjuntak selaku mantan Kepala Dinas PU yang kini menjabat Kepala Bappeda dan Bahtiar Efendi Solin ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). 

Dua tersangka lain, yakni David A Karosekali ST selaku Ketua Tim Pembuat Pertanggungjawaban dan pejabat penatausahaan keuangan di Dinas PU Pakpak Bharat 2013, Darmendra Rajagukguk SE, selaku tim pembuat pertanggungjawaban anggaran.

Kegiatan itu dilaksanakan tidak melalui proses lelang (tender) dna tak membayar pajak. Para pelaku melampirkan laporan pertanggungjawaban bodong. Bon faktur perusahaan sengaja dipalsukan. Padahal, pihak perusahaan mengaku tidak pernah menjual barang apapun ke Dinas PU Pakpak Bharat saat itu. Jumlah kerugian negara sesuai audit BPKP Sumatera Utara mencapai Rp931 Juta.


(UWA)