HTI Sumut Ajak Masyarakat Tolak Perppu Ormas

Farida Noris    •    Sabtu, 15 Jul 2017 11:48 WIB
perppu pembubaran ormas
HTI Sumut Ajak Masyarakat Tolak Perppu Ormas
Hizbut Tahrir Indonesia menolak Perppu Ormas -- AFP/Bay Ismoyo

Metrotvnews.com, Medan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dinilai berbahaya bagi kebebasan rakyat. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumatera Utara mengajak masyarakat menolak lahirnya Perppu tentang Ormas tersebut.

"Perppu ini harus ditolak semua pihak. Pandangan kami, ini tindakan refresif penguasa terhadap kebebasan rakyat menyampaikan pandangan terhadap apa yang diyakini," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) HTI Sunut Irwan Said Batubara di Medan, Sabtu 15 Juli 2017.

Menurut Irwan, terbitnya Perppu Ormas adalah bagian dari langkah pemerintah membubarkan HTI di Indonesia. Padahal, tak ada yang harus dikhawatirkan pemerintah dengan keberadaan HTI.

Keberadaan HTI, lanjut Irwan, untuk menyuarakan Islam secara murni agar pembangunan masyarakat semakin baik. "Ketika bicara khilafah, Islam menjadi alasan kenapa HTI ingin dibubarkan. Khilafah menyerukan ajaran Islam, jadi tidak tepat ini bertentangan dengan Pancasila. Jika ditolak, tujuan pembangunan nasional bagaimana yang diinginkan pemerintah? Jika menyangkut pembangunan nasional untuk kepentingan sekularisme dan kapitalisme, kami memang bertentangan dengan itu," tegas Irwan.

(Baca: Ragam Tafsir Khilafah Menurut Din Syamsudin)

Irwan mengaku heran dengan tindakan pemerintah yang begitu antusias ingin membubarkan HTI. Padahal, masih banyak pembangunan nasional yang harus diperhatikan pemerintah dibanding membubarkan HTI dengan menerbitkan Perppu Ormas.

"Pemerintah harusnya mengoreksi diri. Kenapa ngebet sekali dengan urusan ini?" tanyanya.

HTI Sumut bersama ormas lainnya, kata Irwan, akan melakukan audiensi ke DPRD Sumut. Mereka ingin menyampaikan pendapat dan penolakan terkait terbitnya Perppu.

"HTI Sumut bersama ormas lainnya ingin menyampaikan pendapat dan masukan bagi pemerintah. Selain itu, kami juga masih menunggu apa kebijakan dari HTI Pusat terkait Perppu ini," bebernya.

(Baca: Fadli Zon Sebut Ada Dua Cacat Dasar Perppu Ormas)

Sebelumnya, pemerintah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perppu itu memuat larangan dan sanksi terhadap ormas.

Perubahan substansial terletak dalam beberapa pasal. Pasal 59 melarang ormas menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan.

Ormas juga dilarang menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi warna, lambang, atau bendera ormas. Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

Ormas tidak diperbolehkan menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka juga tidak boleh mengumpulkan dana untuk partai politik.

 


(NIN)