Enam Ormas Keagamaan Dorong DPRD Sumut Tolak Perppu

Farida Noris    •    Senin, 17 Jul 2017 17:24 WIB
perppu pembubaran ormas
Enam Ormas Keagamaan Dorong DPRD Sumut Tolak Perppu
Perwakilan ormas berpose dengan anggota DPRD Sumut usai pertemuan untuk menolak Perppu Pembubaran Ormas. (Metrotvnews.com/Farida)

Metrotvnews.com, Medan: Perwakilan enam organisasi masyarakat keagamaan di Sumatera Utara menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas. Penolakan itu disampaikan kepada wakil rakyat di gedung DPRD Sumut, jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Senin, 17 Juli 2017.

Keenam ormas itu adalah Forum Umat Islam (FUI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin, Badan Kenaziran Masjid Agung, dan Forum Islam Bersatu. 

Hamdani dari FUI mengatakan, perppu ini bukan hanya dikhususkan untuk membubarkan HTI. Tetapi, kemungkinan besar juga akan membubarkan ormas Islam lainnya. Tentunya tindakan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu merugikan bangsa.

"Mungkin nanti ormas Islam lainnya yang jadi sasaran. HTI tidak ada membentuk ideologi di luar Pancasila. Dalam pergerakan HTI tidak mengubah ideologi, tapi ada penganut yang ingin menghancurkan anak bangsa," ucapnya.

Nur Sahrul Ritonga dari Majelis Mujahidin Sumut mengatakan alasan pemerintah melahirkan Perppu ini antara lain ingin membubarkan ormas yang dianggap anti-Pancasila. Padahal, jika anti-Pancasila diartikan secara sepihak akan memunculkan sikap diktator. 

"Kita ingin tanya apa bentuk konkret dari ormas yang dinyatakan anti-Pancasila. Kami menegaskan ke DPRD, menolak Perppu ini, penjabaran anti-Pancasila belum jelas. Perppu ini ada unsur pemaksaan dan inkontitusional melanggar HAM," bebernya.

Sementara itu, Irwan Said Batubara dari HTI Sumut menyatakan kedatangan mereka untuk mendorong anggota DPRD Sumut melakukan penolakan. Karena itu, HTI bersama tokoh ormas Islam akan melakukan penggalangan untuk menolak Perppu menjadi UU.

"HTI dalam pandangan pemerintah merupakan ancaman karena menyuarakan sesuatu yang bertolak belakang dengan yang diinginkan penguasa. HTI menawarkan perbaikan dengan dengan khilafah, inilah yang menjadi ancaman bagi orang yang terlibat dalam sekularisme," pungkasnya.


(SAN)