Warga Batam Keukeuh Minta Ganti Rugi Pembangunan Dam Seigong

Anwar Sadat Guna    •    Senin, 02 Oct 2017 15:38 WIB
pembangunan
Warga Batam <i>Keukeuh</i> Minta Ganti Rugi Pembangunan Dam Seigong
Beberapa perwakilan warga Seigong mendatangi Mapolda Kepri untuk berkonsultasi dan melaporkan masalah yang mereka hadapilih ke penyidik Ditreskrimum Polda Kepri.

Metrotvnews.com, Batam: Puluhan masyarakat dan pemilik lahan di kawasan sekitar Waduk Seigong, Kecamatan Galang, Kota Batam, keukeuh meminta ganti rugi akibat dampak pembangunan waduk yang merendam lahan dan kebun warga di sekitarnya. 

"Kami tetap akan mendesak pemerintah, dalam hal ini BP Batam agar memberikan ganti rugi akibat dampak pembangunan waduk yang merendam kebun kami," ungkap Juadi, seorang pemilik kebun di Seigong, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepada Metrotvnews.com, Senin, 2 Oktober 2017.

Ia mengatakan, selama ini, warga banyak yang menggarap lahan dengan bercocok tanam dan berkebun di kawasan Seigong. Namun sejak Waduk Seigong dibangun, pemilik kebun mulai was-was karena curahan air dari waduk tersebut beberapa kali mengalir dan merendam kebun warga di sekitarnya.

"Kalau air di waduk lagi tinggi dan penuh, curahannya kadang mengalir dan masuk ke lahan (kebun) kami. Kalau sudah terendam seperti itu, otomatis menggangu tanaman dan hasil panen kami," ungkap Juadi. Ia mengaku memiliki lahan seluas 18 hektare (ha) di dekat waduk. 

Di atas lahan tersebut, Juadi bercocok tanam dengan menanam jagung, kacang, timun, jeruk, dan beberapa tanaman buah-buahan lainnya. "Kami menginginkan pemerintah berlaku adil dan memberikan ganti rugi. Kami sudah puluhan tahun menggarap lahan dan berkebun di daerah tersebut. Ketika waduk dibangun dan curahannya masuk ke kebun kami tentu berdampak pada mata pencapaian kami," ujarnya. 


Ketua DPRD Kepri (batik lengan panjang) Jumaga Nadeak saat mendampingi puluhan warga dan pemilik kebun Seigong saat berkonsultasi dengan penyidik Polda Kepri.

Ia mengaku, sejauh ini proses ganti rugi belum menemukan titik temu. Beberapa kali pertemuan yang difasilitasi DPRD Kepri digelar di Gedung Graha Kepri namun perwakilan BP Batam jarang hadir. Pertemuan tersebut difasilitasi langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. 

"Kami akan tetap memperjuangkan hak-hak kami. Bahkan kami dan pemilik kebunama lainnya di Seigong berencana melaporkan masalah ini ke Polda Kepri," ujarnya. Sementara itu, puluhan warga dan pemilik kebun di Seigong sudah berada di Polda Kepri untuk berkonsultasi dan melaporkan masalah tersebut ke penyidik. 

Beberapa perwakilan warga saat ini bertemu langsung dengan penyidik. Informasi yang diperoleh penyidik sedang menelaah dan mempelajari laporan para warga untuk mencari unsur pidananya. 

"Mungkin kami akan mengajukan nanti perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yakni pada April 2017 lalu BP Batam menjanjikan akan membayar ganti rugi, tetapi sejauh ini belum terealisasi," kata Jhoni Tarigan, salah seorang pemilik lahan di Seigong.

Menyikapi laporan warga, Direktur Humas dan Promosi BP Batam Purnomo Andi Antono mengatakan, Waduk Seigong merupakan proyek strategis nasional sebagai upaya penyediaan air baku di Pulau Batam.

Dalam kunjungan kerja Presiden RI ke Dam Seidong pada Maret 2017 lalu, ungkap Andi, presiden menyatakan lahan Seigong merupakan lahan milik negara dan meminta agar pembangunan waduk dapat selesai pada pertengahan tahun 2018. 

"Sesuai Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 bahwa Dam Seigong menjadi salah satu percepatan pembangunan proyek strategis nasional untuk kepentingan umum bagi prasarana sumber daya air dan sistem pasokan air minum (SPAM) masyarakat Batam," tambahnya.

Lebih jauh, Andi menjelaskan, lokasi pembangunan Seigong berada dalam kawasan hutan lindung yang tertuang dalam SK Menteri Kehutanan no 173/Menhut-II/1986 juncto SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no SK. 76/MenLHK-II/2015 serta termasuk Barang Milik Negara (BMN) sesuai SIMAK BMN untuk BP Batam.

Terkait pelaporan warga ke Mapolda Kepri, kata Andi, BP Batam telah melaporkan lebih dulu pada tanggal 6 April 2017 kepada Polda Kepri melalui Direskrimus perihal perambahan dan penggarapan kawasan hutan lindung di lokasi Dam Seigong, Galang.

"Tentu dalam upaya mensukseskan pengerjaan tersebut kami butuh dukungan dari semua pihak pihak", harapnya.


(ALB)