Seluruh Kapal yang Berlayar di Indonesia Wajib Tersertifikasi

Anwar Sadat Guna    •    Selasa, 27 Mar 2018 10:09 WIB
kemaritiman
Seluruh Kapal yang Berlayar di Indonesia Wajib Tersertifikasi
Dua kapal tanker melintas di perairan Selat Malaka. Foto: MI/Rudi Kuniawansyah

Batam: Seluruh kapal yang berlayar di perairan Indonesia wajib tersertifikasi. Hal itu merupakan perwujudan kerja sama yang ditandatangani Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Persero.

BKI dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana survei dan sertifikasi statutoria pada kapal berbendera Indonesia. Direktur Utama PT BKI Rudiyanto mengungkapkan, ke depannya tidak ada lagi kapal Indonesia, baik yang berlayar di dalam negeri maupun luar negeri, yang tidak memenuhi ketentuan konvensi International Maritime Organization (IMO).

"Semuanya harus tunduk pada ketentuan IMO dan PT BKI Persero sebagai pelaksana survei dan sertifikasi statutoria. (PT BKI) Siap mengawal peraturan dan kerja sama yang telah ditandatangani bersama Kemenhub RI," kata Rudiyanto di sela menghadiri kegiatan yang dihelat PT BKI Persero di Kota Batam, Senin, 26 Maret 2018.

Ia mengatakan, kerja sama yang ditandatangani bersama Dirjen Hubla Kemenhub RI merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia melalui Kemenhub sebagai focal point di organisasi IMO.

Peran Dirjen Hubla Kemenhub RI sebagai perwakilan pemerintah adalah bertujuan untuk menerapkan konvensi yang dikeluarkan oleh IMO, termasuk penerapan Resolusi IMO No. 349-92 mengenai Code For Recognized Organization (RO Code) serta dalam rangka roadmap to white list Tokyo MoU.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh pemerintah RI bersama PT BKI Persero, sambung Rudiyanto, ingin memastikan bahwa kapal-kapal berbendera Indonesia telah memenuhi ketentuan konvensi IMO. Termasuk mematuhi semua ketentuan terkait pelaksanaan survei dan sertifikasi statutoria.

"Setidaknya ke depan kita bisa menekan angka kapal Indonesia yang terkena daftar hitam (blacklist) Roadmap to White List Tokyo MoU. Di mana dari 546 kapal yang diperiksa sesuai konvensi IMO, terdapat sebanyak 49 kapal yang di-blacklist," paparnya.

PT BKI Persero juga diberikan beberapa kewenangan untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang hanya berlayar di wilayah perairan Indonesia.

"Penetapan pelaksanaan konvensi yang juga tertuang dalam MoU yang ditandatangani bersama Kemenhub juga salah satu upaya agar PT BKI masuk dalam keanggotaan acara Asosiasi Badan Klasifikasi Internasional (IACS)," jelasnya.

Kepala Cabang Utama PT BKI Persero Kelas Batam, Arief Nurtjahjo, mengaku mendapat kepercayaan untuk kedua kalinya menerapkan isi MoU terkait survei dan sertifikasi statutoria pada kapal berbendera Indonesia.

Di mana pada perjanjian yang berakhir pada April 2018 hanya memberi kewenangan untuk 14 kapal saja, tetapi dalam perjanjian baru ini kriterianya diperluas bagi kapal dengan bobot minimal 500 GT.

"Dulu kami diberi kewenangan menangani 14 kapal yang sudah ditetapkan nama-namanya. Nah di perjanjian sekarang hingga 2019 nanti, lebih luas lagi bagi kapal-kapal yang berlayar dengan minimal 500 GT," kata Arief.


(SUR)