Ratusan Eks Tapol di Aceh Tuntut Hak

Antara    •    Rabu, 21 Feb 2018 13:46 WIB
tahanan politik
Ratusan Eks Tapol di Aceh Tuntut Hak
Mantan Tahan Politik dan Narapidana Politik (Tapol-Napol) Aceh menyampaikan tuntutan saat aksi di kantor Kementerian Hukum dan HAM Aceh di Banda Aceh, Kamis (30/3). Mantan Tapol-Napol itu menuntut pemerintah Aceh dan pemerintah pusat menepati janjinya unt

Banda Aceh: Ratusan mantan tahanan politik maupun narapidana politik (tapol/napol) dari seluruh Aceh menuntut hak mereka yang hingga kini belum diberikan. Tuntutan disampaikan dalam aksi damai di Kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di Banda Aceh, Rabu, 21 Februari 2018.

Dalam aksi yang dikawal aparat kepolisian tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan 'Pemerintah Aceh harus memastikan hak-haknya tapol/napol sesuai MoU Helsinki'.

Ketua Tapol/Napol Aceh T Muhammad mengatakan hak mereka yang belum dipenuhi pemerintah, di antaranya rumah layak huni, lahan pertanian atau perkebunan seluas dua hektare, jaminan sosial, dan lapangan pekerjaan.

"Hak-hak kami tersebut tertuang dalam nota kesepakatan damai RI dan GAM atau dikenal dengan MoU Helsinki. Sejak Mou Helsinki ditandatangani, hak-hak tersebut tidak pernah diberikan," kata T Muhammad.

Didamping Musdar Aji dan Musdar A yang juga Sekretaris dan Bendahara Tapol/Napol Aceh, T Muhammad mengatakan, kedatangan mereka ke Kantor BRA menuntut kejelasan kapan hak tersebut diberikan.

"Ada 500 tapol/napol dari seluruh Aceh mengikuti aksi ini. Kami akan bertahan di tempat ini hingga ada kejelasan kapan hak-hak kami yang diamanatkan dalam MoU Helsinki diberikan," ujar T Muhammad.

Sekretaris Tapol/Napol Aceh Musdar Aji menyebutkan, hak-hak tersebut merupakan proses reintegrasi mantan tapol/napol ke dalam masyarakat. Dan itu dituangkan dalam butir-butir MoU Helsinki yang ditandatangani 15 Agustus 2005.

Dalam MoU Helsinki disebutkan bahwa setiap orang yang telah diberikan amnesti atau dibebaskan dari lembaga permasyarakatan atau tempat penahanan lainnya akan memeroleh semua hak politik, ekonomi, dan sosial.

"Selain itu juga disebutkan menerima lahan pertanian dan pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh. Hak-hak inilah yang kami tuntut karena belum pernah diberikan," pungkas Musdar Aji. 


(ALB)