Eks Kadis Ungkap Pertanggungjawaban Fiktif Proyek di Sumbar

Alex Rajes    •    Selasa, 17 Apr 2018 09:01 WIB
kasus korupsi
Eks Kadis Ungkap Pertanggungjawaban Fiktif Proyek di Sumbar
Mantan Kepala Dinas Prasarana Jalan Tataruang dan Pemukiman (Prasjal Tarkim) Sumatera Barat, Suprapto. Foto: Medcom.id/Alex Rajes

Sumbar: Mantan Kepala Dinas Prasarana Jalan Tataruang dan Pemukiman (Prasjal Tarkim) Sumatera Barat, Suprapto, bersaksi dalam sidang perkara korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif senilai Rp62,5 miliar. Kasus ini menjerat mantan kuasa pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan  Pemukiman (Prasjaltarkim) Provinsi Sumbar, Yusafni.

Suprapto yang dihadirkan Jaksa Penunut Umum (JPU) mengungkap proses pengadaan tanah, pembebasan lahan dan ganti rugi bangunan serta tanaman untuk pembangunan jalan di By Pass Padang, Fly Over Duku, dan pembebasan tanah di Jalan Samudra.

"Ya, saya mengetahui adanya kegiatan pengadaan tanah pada paket-paket tersebut," sebut Suprapto dalam menjawab pertanyaan JPU di Pengadilan Tipikor Padang Senin, 16 April 2018.

Suprapto menyatakan saat itu masih menjabat sebagai kepala dinas. Proyek pembebasan lahan dan bangunan tersebut merupakan pekerjaan lama dari Kadis sebelum dia menjabat.

"Untuk pembebasan lahan dan bangunan untuk pembangunan jalan tersebut termasuk ke dalam proyek nasional yang dianggarkan dari APBN,” papar  Suprapto.

Suprapto  menegaskan tanggung jawab pengerjaan proyek bukan kewenangan provinsi. Dia juga sempat menolak jika pembebasan lahan tersebut dibebankan ke APBD Sumbar saat rapat koordinasi bersama Gubernur, Sekda dan pejabat lainnya.

"Saya sudah sampaikan dalam rapat bersama Gubernur, tapi proyek ini tetap saja dilaksanakan, penolakan saya tidak digubris," ungkapnya.

Akhirnya, proyek disepakati dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012. Dia mengaku baru mengetahui proyek masuk ke dalam DIPA Dinas Prasjaltarkim dari APBD perubahan.

Suprapto yang saat ini tengah menjalani proses hukumnya di Lapas Suka Miskin Bandung terkait kasus suap anggota DPR-RI tahun 2017 menjelaskan, peralihan tersebut semestinya harus mendapat izin dari Kementerian Keuangan. Namun, dalam praktek peralihan dari APBN ke APBD tersebut Kementerian tidak pernah menerbitkan izin.

"Di provinsi dibentuk tim percepatan pengadaan tanah yang diketuai oleh Syafrizal Ucok (Kadis PMD Prov Sumbar saat ini) sesuai SK yang diterbitkan Gubernur, dasarnya saya tidak tahu," cetusnya.

Suprapto menambahkan, dalam hal pembebasan tersebut, Tim percepatan kontak langsung dengan terdakwa  Yusafni selaku Kuasa Penguna Anggaran (KPA) dan merangkap jabatan sebagai Pejabat Pengguna Teknis Kegiatan (PPTK) terkait pembebasan yang akan dilakukan. Dia menyatakan Yusafni tidak berkoordinasi langsung dengannya.

 


(SUR)