Pemprov Kepri Jemput Pajak Kendaraan Masyarakat di Pulau Terdepan dan Terluar

Anwar Sadat Guna    •    Rabu, 22 Nov 2017 19:34 WIB
pertumbuhan ekonomi
Pemprov Kepri Jemput Pajak Kendaraan Masyarakat di Pulau Terdepan dan Terluar
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi di ruang paripurna DPRD Kepri di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu, 22 November 2017

Tanjungpinang: Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun punya cara lain untuk menggenjot pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Cara tersebut, yakni menjemput pajak kendaraan masyarakat yang berada di pulau-pulau terdepan maupun terluar di wilayah Kepri. 

Hal itu telah diproyeksikan Nurdin Basirun dan mulai direalisasikan pada 2018 mendatang. Inovasi Samsat Mobile pun menjadi salah satu solusi setelah melihat masih rendahnya realisasi pendapatan Pemprov Kepri selama ini.   

"Pemprov Kepri akan melakukan beragam inovasi. Menjemput pajak langsung ke masyarakat dengan Samsat Mobile atau samsat keliling. “Kami juga akan membuka samsat hingga ke pulau-pulau untuk menggenjot pendapatan,” ungkap Nurdin dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kepri, Rabu, 22 November 2017.

Baca: Pertumbuhan Ekonomi Kepri Terendah Kedua di Indonesia

Sekadar diketahui, wilayah Provinsi Kepri terdiri dari pulau-pulau. Hampir 96 persen wilayahnya merupakan lautan atau perairan, sisanya merupakan wilayah daratan. Terdapat tujuh kota/kabupaten di provinsi ini, yakni Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Bintan, Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas.

Setiap wilayah dibatasi oleh perairan, dengan moda transportasi utama adalah kapal feri. Hanya Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan yang letaknya berada dalam satu pulau yakni Pulau Bintan. Tak heran jika Nurdin berupaya mencari inovasi untuk menggenjot sumber pendapatan dari sektor pajak.    

Selain menyampaikan gagasan Samsat Mobile, Nurdin juga menyampaikan beberapa pembangunan infrastruktur di Kepri. Salah satunya pembangunan kawasan Gurindam 12 di Tanjungpinang. Ia mengatakan, pembangunan kawasan terpadu Gurindam 12 sudah sesuai kajian. 

Tidak hanya itu, Nurdin mengklaim bahwa pembangunan kawasan tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
"Kami sudah menghitung cermat setiap pengeluaran yang ada. Nantinya, pembangunan kawasan terpadu Gurindam 12 ini dapat mengatasi kawasan kumuh, memperbaiki lingkungan, dan menjadi objek wisata baru di Tanjungpinang,” ujarnya.

Nurdin juga menyampaikan komitmen Pemprov Kepri soal alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Pada anggaran 2018 nanti, Nurdin mengatakan, pemprov tetap melanjutkan kebijakan alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

“Kami berkomitmen menjalankan amanat undang-undang di setiap penganggaran. Untuk tahun 2018 nanti sektor pendidikan akan mendapat alokasi 20,68 persen dan kesehatan sebesar 10,6 dari total belanja daerah,” urainya.

Dengan alokasi anggaran yang besar ini, ia berharap seluruh masyarakat Kepri dapat mengakses pendidikan dengan baik, termasuk masyarakat di pulau-pulau.

Postur Anggaran APBD 2018 Sebesar Rp3,594 Triliun

Pada rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kepri, Pemprov dan DPRD Kepri menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) untuk tahun 2018. 

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berharap, nantinya anggaran yang akan terserap dapat dipertajam dalam pembahasan di tingkat komisi.

Untuk APBD 2018 nanti, DPRD Kepri menyepakati postur anggaran berada di angka Rp3,594 triliun. “Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen atau Rp98 miliar. Untuk diketahui, APBD Kepri 2017 berada di angka Rp3,496 triliun,” kata Jumaga.

Dengan target anggaran pada 2018 tersebut, Pemprov Kepri diharapkan mampu menjalankan enam prioritas pembangunan, di antaranya; pengembangan sektor perikanan, pariwisata bahari, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, dan peningkatan pembangunan infrastruktur.

Mengacu pada enam prioritas tersebut, Pemprov Kepri juga diharapkan mampu menajamkan anggaran di sektor pendapatan daerah sebesar Rp3,494 triliun. 


(ALB)