Batam Ditunjuk jadi Poros Pelayanan TKI di Perbatasan

Anwar Sadat Guna    •    Rabu, 31 Aug 2016 14:25 WIB
tki
Batam Ditunjuk jadi Poros Pelayanan TKI di Perbatasan
Kepala BNP2TKI bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat penandatangan kerja sama di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (31/8/2016). (Metrotvnews.com/Anwar Sadat)

Metrotvnews.com, Batam: Kota Batam ditunjuk sebagai pusat pelayanan, pelatihan, dan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke sejumlah negara tujuan. Pelayanan ini akan dilakukan tim terpadu yang melibatkan lima lembaga dan satuan. 

Lima lembaga tersebut masing-masing Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepulauan Riau, Polda Kepri, Imigrasi, dan BNP2TKI. 

"Tim terpadu ini lintas lembaga. Mereka yang akan mengkoordinasikan pelayanan, pelatihan dan pemberdayaan TKI sebelum diberangkatkan ke negara tujuan," kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, usai penandatanganan kerja sama Program Poros Sentra Pelayanan dan Pemberdayaan TKI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polda Kepri, dan Pemprov Kepri di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (31/8/2016).

Program ini, kata Nusron, akan memadukan sistem integrasi antara pusat dengan Batam. Proses administrasi, pemeriksaan izin, dan dokumen PJTKI maupun TKI yang akan berangkat diperiksa secara ketat oleh tim terpadu. Tujuannya, sambung Nusron, salah satunya untuk mencegah pengiriman TKI secara ilegal. 

"Pelayanan terhadap TKI ini ibaratnya kita melayani investor. Kita ingin memberi kenyamanan dan keamanan keberangkatan agar tak dicap ilegal," kata Nusron.

Sekadar diketahui, jumlah TKI yang bekerja di luar negeri saat ini mencapai 6,2 juta orang. 

Malaysia masih menjadi tujuan utama TKI mencari kerja. Jumlah TKI di negara itu mencapai 2,5 juta orang. Setengah dari jumlah itu adalah ilegal.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pelibatan KPK dalam program ini untuk mengawasi dan mengawal program yang dijalankan lima lembaga tersebut. 

"Peran kami untuk mengawasi agar program ini berjalan transparan dan jauh dari perilaku korup. Bila terjadi penyalahgunaan wewenang, tim kami yang akan menindaklanjuti," ujarnya. 

Gubernur Kepri Nurdin Basirun berharap program ini segera terealisasi. Batam merupakan salah satu pintu transit bagi TKI yang akan berangkat ke luar negeri sehingga dibutuhkan pengawasan pelayanan yang ketat.

"Selain Batam, tim terpadu dari lima lembaga ini juga akan ditempatkan di Tanjungpinang," ujarnya.


(SAN)