KPU di Sumbar Masih Sepi Dikunjungi Bacaleg

   •    Selasa, 10 Jul 2018 16:03 WIB
pileg
KPU di Sumbar Masih Sepi Dikunjungi Bacaleg
ilustrasi Medcom.id

Padang: Sejumlah Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sumatra Barat masih sepi dan belum dikunjungi oleh partai politik untuk mendaftarkan bakal calon legislatif 2019.

Seperti KPU Kabupaten Pesisir Selatan, hingga Selasa, 10 Juli 2018 belum adanya satupun parpol yang mengajukan calonnya sejak dibukanya pendaftaran pada 4 Juli 2018.

"Benar, setelah 6 hari berjalan, belum ada satupun Parpol yang mendaftarkan bakal calonnya. Hasil komunikasi pihak kita bersama pimpinan Parpol, sebagian dari mereka (bacaleg), masih disibukkan mengurus syarat administratif calon," ujar Ketua KPU Pessel Epaldi Bahar, Selasa, 10 Juli 2018. 

Menurut Epaldi, mengingat belum adanya Parpol yang mengajukan calonnya, KPU Pessel bersama Bawaslu menggelar rapat koordinasi serta melakukan simulasi terkait penerimaan pengajuan calon dari masing masing Parpol.

"Jadi, kita manfaatkan waktu senggang yang ada. KPU bersama Bawaslu melakukan rapat koordinasi serta simulasi terkait pengajuan calon dari Parpol," ucapnya.

Hal senada dikatakan, Ketua Panwaslu Pessel Yani Rahmasari, ia meminta semua tahapan calon legislatif (caleg) 2019, bisa berjalan tertib dan lancar sesuai dengan harapan. 

"Sebab, semua tahapan sudah diatur sesuai aturannya. Jadi, kami bersama teman teman di KPU berharap semua terlaksana sebagaimana mestinya. Bawaslu sebagai pengawas akan selalu memantau jalannya tahapan pemilu 2019 sesuai aturan," ujarnya.

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Sijunjung. Ketua KPU Sijunjung Lindo Karsah mengatakan sampai Senin 9 Juli, belum ada calon DPRD Kabupaten Sijunjung yang mendaftarkan diri.

"Seandainya sampai pukul 00. 00 WIB 17 Juli 2018 tidak ada calon yang mendaftar, berarti Kabupaten Sijunjung tidak memiliki DPRD masa bakti 2019-2024, karena waktu pengajuan daftar calon hanya sampai 17 Juli pukul 00.00 WIB," tegas Lindo Karsa.

Dia mengimbau para calon agar segera mendaftarkan diri karena enam syarat utama yang harus dipenuhi para calon, akan diverifikasi dan diperbaiki pada waktu pengajuan pendaftaran dari 4 sampai 17 Juli. Seandainya enam syarat utama itu tidak terpenuhi, yang mendaftar gagal sebagai calon.

Enam persyaratan utama tersebut yakni, surat pencalonan, daftar bakal calon setiap daerah pemilihan, surat pernyataan pimpinan partai politik telah melakukan seleksi demokratis, surat pernyataan pimpinan partai politik berupa AD-ART atau aturan internal partai lainnya yang dilegalisasi.

Kemudian keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat untuk kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dan keputusan pimpinan partai politik tingkat provinsi untuk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.

"Sedangkan 26 persyaratan lainnya, seperti surat pernyataan (formulir model BB.1) foto copy KTP elektronik, foto copy ijazah/STTB, surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani dan persyaratan lainnya, akan diverifikasi dan diperbaiki dari 1 sampai 7 Agustus," jelas Lindo Karsa.



(ALB)