Korupsi Bank Sumut

Jaksa: Buronan Tak Layak Ajukan Praperadilan

Farida Noris    •    Jumat, 14 Oct 2016 11:22 WIB
kasus korupsi
Jaksa: Buronan Tak Layak Ajukan Praperadilan
Foto tiga tersangka kasus korupsi Bank Sumut jadi buronan penyidik Kejati Sumut (Foto: MTVN/Farida Noris)

Metrotvnews.com, Medan: Praperadilan yang diajukan mantan Pimpinan Divisi Umum Bank Sumut Irwan Pulungan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Pasalnya Irwan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) serta menghambat proses penegakan hukum.

Demikian yang mengemuka saat sidang kedua praperadilan yang mengagendakan penyampaian nota jawaban termohon, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, di Ruang Cakra 4 Pengadilan Negeri Medan, Kamis (13/10/2016). 

Nota jawaban disampaikan Jaksa Netty Silaen di hadapan majelis hakim tunggal Riana Pohan serta dihadiri Zulfirman selaku kuasa hukum Irwan, yang bertindak sebagai pemohon. 

"Sungguh ironis seorang DPO yang membangkang terhadap proses hukum yang sedang dijalaninya masih bisa mengajukan upaya praperadilan. Sudah sepatutnya para tersangka yang masuk DPO dibatasi haknya untuk mengajukan upaya hukum," ucap Jaksa Netty Silaen.

Kejati Sumut, kata Netty, menyesalkan tindakan pemohon yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik sekaligus tidak menggunakan kesempatan untuk membela diri dan menjelaskan dugaan perbuatan yang dilakukannya di tahap penyidikan. 

"Kami berpendapat tidak tepat apabila DPO memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan praperadilan. Sehingga, sudah sepatutnya permohonan praperadilan itu tidak diterima," kata Netty.

Dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-87927.AH.01.02 Tahun 2008 dan Akta Penegasan RUPS Luar Biasa PT Bank Sumut, menegaskan modal PT Bank Sumut berasal dari APBD Pemprovsu dan dari APBD Pemko/Kabupaten se-Sumut. Dengan begitu sumber modal keuangan PT Bank Sumut berasal dari keuangan negara/daerah.

"Ini membantah pernyataan pemohon bahwa dalam UU Badan Usaha Milik Negara menyebutkan keuangan perusahaan daerah (Bank Sumut) terpisah dengan keuangan negara," ucapnya.

Usai penyampaian nota jawaban termohon, hakim Riana Pohan menutup persidangan. Sidang selanjutnya digelar pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli.

Kasus dugaan korupsi pengadaan sewa mobil dinas dan operasional Bank Sumut ini merugikan negara Rp10,8 Miliar. Kejati Sumut menetapkan lima tersangka. Dua tersangka ditahan, yakni Mantan Direktur Operasional PT Bank Sumut M Yahya dan mantan Asisten 3 Divisi Umum PT Bank Sumut, Jefri Sitindaon. 

Tiga tersangka lainnya masing-masing Irwan Pulungan, Zulkarnaen selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Haltatif selaku Direktur CV Surya Pratama, berulang kali mangkir dari panggilan penyidik Kejati Sumut. Mereka lantas ditetapkan sebagai buronan.

Kini kasus mereka tengah bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.


(UWA)