Pengamat: Tak Ada Alasan Anak Panti tidak Dapat BPJS Kesehatan

Farida Noris    •    Rabu, 19 Apr 2017 19:08 WIB
bpjs kesehatan
Pengamat: Tak Ada Alasan Anak Panti tidak Dapat BPJS Kesehatan
Logo BPJS Kesehatan, Ant

Metrotvnews.com, Medan: Anak-anak panti asuhan wajib mendapat akses layanan kesehatan melalui fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sayangnya, 6.500 anak panti di Sumatera Utara belum mendapat layanan tersebut.

Pengamat Sosial Universitas Sumatera Utara (USU) Wara Sinuhaji mengatakan, anak-anak panti asuhan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu sudah ditegaskan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara.

"Anak-anak panti asuhan adalah prioritas utama, apalagi ada undang-undang yang menjaminnya. Mereka umumnya tidak ada orangtua, dan seharusnya mereka mendapat BPJS Kesehatan," ucap Wara Sinuhaji di Medan, Sumut, Rabu 19 April 2017.

Dia mengatakan pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial, juga harus proaktif dalam membuka jalan bagi anak-anak panti ini. Jika perlu, Dinas Sosial juga langsung turun tangan ke lapangan untuk membantu panti asuhan.

"Jadi tidak ada alasan anak-anak panti asuhan tidak mendapat BPJS Kesehatan. Dan pemerintah harus secepatnya mengeluarkan BPJS Kesehatan bagi anak panti. Jangan hanya karena regulasi, anak-anak ini tidak bisa mendapatkan hak nya. Ini harus jadi perhatian pemerintah," jelasnya.

Wara juga mengingatkan agar panti asuhan tempat anak -anak bernaung juga tidak boleh teledor. Segala aturan-aturan yang mengatur, ujar Wara, panti asuhan harus berperan untuk melengkapinya.

"Data yang diberikan oleh panti asuhan tidak boleh fiktif. Melainkan harus diberikan sebenar-benarnya, supaya dapat diverifikasi oleh Dinas yang bersangkutan. Harapan kita agar jaminan kesehatan anak panti bisa segera diberikan," bebernya.

Sebelumnya Ketua Forum Panti Asuhan Sumut, Rafdinal mengatakan ada 6.500 anak-anak dari 150 panti asuhan di Sumut belum tercover oleh layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Nasib anak-anak panti terkatung-katung, lantaran proses pengajuan kepesertaannya terhambat oleh regulasi yang ditetapkan pemerintah.

"Dari 150 panti asuhan di Sumut, baru 12 panti asuhan di Medan saja yang sudah melakukan tahap pengajuan bagi layanan kesehatan anak-anak pantinya. Itu pun belum ada kabar perkembangannya. Padahal sejak Januari lalu pengajuan sudah dilakukan," terangnya.

Untuk pengajuannya, anak-anak panti asuhan harus terlebih dahulu memiliki surat keterangan mutasi. Pengajuan lalu dilakukan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota, serta harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atau walikota. Lalu dapat diteruskan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Namun regulasi inilah yang menghambat proses perolehan jaminan kesehatan bagi anak panti.


(RRN)