BPK dan BPKP Tidak Dilibatkan di Kasus Dugaan Korupsi Bank Sumut

Budi Warsito    •    Kamis, 22 Sep 2016 15:18 WIB
kasus korupsi
BPK dan BPKP Tidak Dilibatkan di Kasus Dugaan Korupsi Bank Sumut
Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar -- MTVN/Budi Warsito

Metrotvnews.com, Medan: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) tidak melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menangani kasus dugaan korupsi Bank Sumut. Kejati Sumut mengaku menggunakan pihak swasta, yakni kantor akuntan publik (KAP) dalam melakukan penghitungan dugaan kerugian negara.

"Bagi kalangan yang bergelut dalam audit keuangan negara, pernyataan tersebut sangat jauh bertentangan dengan Undang-undang BPK. Itu patut untuk disesalkan. Apa guna undang-undang dibuat oleh Presiden bersama dengan DPR jikalau Kejaksaan tidak mengikutinya," ujar Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar, Kamis (22/9/2016).

Junisab juga mempertanyakan keberadaan BPKP. Apa kejaksaan sudah siap berbenturan dengan kewenangan presiden yang didistribusikan kepada BPKP.

"Kemudian, kebiasaan yang selama ini diterapkan penyidik kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghitung kerugian negara dalam sebuah kasus selama ini jadi seperti apa?" tanya mantan anggota Komisi III DPR tersebut.

Apalagi, lanjut Junisab, jika berbicara teknis. "Bagaimana dengan kualifikasi KAP? Siapa yang berhak menentukan KAP, sumber anggaran untuk menggunakan jasa KAP, dan bagaimana kekuatan hukum laporan hasil pemeriksaan (LHP) KAP yang sumber dananya tidak dari uang negara mengikat atau tidak? Belum lagi bahwa hakikat fungsi KAP bukan untuk menghitung keuangan pihak lain, melainkan menghitung keuangan pihak yang menggunakan jasanya. Semakin runyam bukan?" katanya.

Junisab melihat celah-celah kelemahan itu akan sangat empuk untuk dikuliti pengacara yang ditersangkakan. "Apa itu sudah dipikirkan Kejatisu? Mereka penyidik sekaligus penuntut, jika kasus yang mereka tuduhkan kalah telak maka akan mempermalukan pemerintah," bebernya.

Apabila pola Kejatisu itu akan diterapkan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus korupsi, maka Presiden Joko Widodo disarankan membubarkan BPKP. Presiden dan DPR juga diharapkan segera merevisi UU BPK agar tidak lagi memiliki fungsi menghitung kerugian negara.

Namun, jika Presiden dan DPR melihat urgensi BPK dan BPKP masih diperlukan, maka sebaiknya segera merevisi keberadaan dari lembaga kejaksaan itu sendiri.

"Sembari menunggu keputusan pemerintah dan DPR maka perilaku yang ditampilkan Kejatisu itu sendiri merupakan lompatan yang sangat berani dalam melampaui kewenangan Jaksa Agung. Maka hal itu menjadi suatu kepatutan bagi Komisi Kejaksaan bersama Jaksa Agung untuk memeriksanya," pungkasnya.

Sebelumnya, muncul surat balasan dari BPKP ‎Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) yang menyatakan tidak pernah melakukan audit atas dugaan kasus pengadaan sewa mobil dinas PT Bank Sumut pada 2013. Surat tersebut merupakan jawaban yang ditujukan ke anggota Komisi III DPR Raden Muhammad Syafi'i.

Beberapa waktu lalu, rumah aspirasi sekaligus kediaman pribadi Muhammad Syafi'i digeledah oleh‎ penyidik Kejati Sumut. Penggeledahan dilakukan karena disinyalir terkait kasus dugaan korupsi Bank Sumut. Penggeledahan menjadi masalah dan menuai banyak protes karena dilakukan di rumah pejabat negara tanpa ijin dari Presiden.


(NIN)