Mantan Bupati Nias Diadili

Farida Noris    •    Kamis, 26 Oct 2017 18:42 WIB
korupsi
Mantan Bupati Nias Diadili
Mantan Bupati Nias, Binahati Benedictus Baeha kembali menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Medan. MTVN/Farida

Metrotvnews.com, Medan: Mantan Bupati Nias, Binahati Benedictus Baeha kembali menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis 26 Oktober 2017. Dia diduga mengorupsi dana penyertaan modal kepada PT Riau Airlines pada tahun 2007 yang merugikan negara sebesar Rp6 Miliar.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, Yus Iman, menyebutkan, Binahati selaku Bupati Nias telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Direktur PT Riau Airlines Heru Nurhayadi dalam mendukung sarana transportasi dari kepulauan Nias ke daerah lainnya.

"Dalam hal ini terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, dengan membuat perjanjian tanpa ada landasan hukumnya. Seharusnya terlebih dahulu dibuat peraturan daerah baru dapat dilaksanakan kerjasama," ucap JPU dalam sidang di Ruang Cakra 7 Pengadilan Tipikor Medan.

Menurut JPU, terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana.

Usai membacakan dakwaan, majelis hakim yang diketuai Ahmad Sayuti menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda eksepsi dari terdakwa.

Sementara itu, Stefanus Gunawan selaku penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak jelas terutama keterlibatan Binahati dengan Heru Nurhayadi.

"Padahal dalam dakwaan sudah dijelaskan, bahwa perbuatan dilakukan secara bersama-sama akan tetapi Direktur PT Riau Airlines, Heru Nurhayadi yang disebutkan itu sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka," ungkapnya.

Dia, berpendapat kasus ini terlalu dipaksakan padahal kasusnya sudah lewat 10 tahun yang lalu. Padahal bahwa apa yang dilakukan Binahati pada waktu itu untuk membuka akses sarana transportasi yang menghubungkan Nias dengan daerah lainnya.

"Karena setelah kejadian bencana alam Tsunami, Nias pada waktu itu sangat membutuhkan prasarana transportasi yang dapat membuka akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi," urainya.

Sebagaimana diketahui, Binahati bukan pertama kalinya duduk di kursi persidangan. Pada tahun 2011, ia dihukum selama 5 tahun penjara dalam kasus korupsi penyelewengan dana penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami di Kabupaten Nias, yang berasal dari mata anggaran 2006-2008, dengan kerugian negara Rp 3,1 Milliar dari total anggaran Rp 9,8 Miliar.



(ALB)