Aktivis Lingkungan Desak Jokowi Selesaikan Masalah Perambahan di TNGL

Budi Warsito    •    Selasa, 18 Oct 2016 10:38 WIB
lingkungan hidup
Aktivis Lingkungan Desak Jokowi Selesaikan Masalah Perambahan di TNGL
Juru bicara Koalisi Penyelamatan TNGL Panut Hadisiswoyo. (Foto: MTVN/Budi Warsito)

Metrotvnews.com, Medan: Aktivis lingkungan mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan masalah perambahan lahan di Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL).

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Penyelamatan TNGL mengatakan perambahan sudah terjadi sejak 1990 hingga sekarang. Pembukaan lahan oleh perusahaan kelapa sawit dan perkebunan masyarakat membuat lahan TNGL semakin kritis. 

"TNGL adalah kawasan yang sangat penting sebagai penjaga ekosistem. semuanya ada di sini. Air untuk irigasi pertanian dan keberlangsungan hidup satwa langka," kata Juru bicara Koalisi Penyelamatan TNGL Panut Hadisiswoyo, Senin (17/10/2016).

Dia menyebut TNGL dirambah oleh sejumlah oknum demi kepentingan pribadi. Mereka pun mengatasnamakan rakyat kecil yang tak memiliki lahan untuk penghidupan.

"Kita tahu sendiri perambah itu bukan orang yang tak mampu. Sudah pasti ada pemodal di belakangnya. Dan ini dilakukan secara masif," jelasnya.

Fokus Koalisi Penyelamatan TNGL adalah persoalan perambahan yang dilakukan mafia tanah di lahan TNGL dan maraknya penebangan liar. Jika terus dibiarkan, kata dia, dapat membahayakan kehidupan.

Dulu, ungkap Panut, kawasan TNGL diolah secara lestari oleh masyarakat. Namun sekarang, kawasan Taman Nasional tertua itu sudah disalahgunakan oleh oknum. Data yang diperoleh Koalisi Penyelamat TNGL menunjukkan, 50 ribu hektare dari sekitar 800 ribu hektare lahan di TNGL sudah dirambah. 50 ribu lahan tersebut terdiri dari 30 ribu hektare di wilayah Provinsi Sumut dan 20 ribu di wilayah Provinsi Aceh. 

"Kalau pemerintah tetap diam, jumlah ini akan bertambah," katanya.

Masalah seperti ini, kata Panut, butuh perhatian khusus presiden. Sebab, bukan hanya TNGL, beberapa taman nasional juga mengalami masalah yang sama. Koalisi Penyelamatan TNGL ini pun menduga banyak oknum pemerintah yang terlibat dalam masalah ini.

"Kita minta Presiden Jokowi melihat masalah ini secara komprehensif. Kita sudah banyak melakukan tindakan. Kami akan surati Presiden Jokowi,  kenapa kami tidak diberi ruang untuk memparkan ini," pungkas Panut.


(MEL)