Buruh di Sumut Tolak UMP Rp2,1 Juta

Farida Noris    •    Kamis, 02 Nov 2017 15:56 WIB
ump
Buruh di Sumut Tolak UMP Rp2,1 Juta
ilustrasi Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Medan: Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal (DPW FSPMI) Provinsi Sumut mengaku kecewa dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018 sebesar Rp2.132.188,68. Pasalnya, jumlah itu dinilai masih jauh dari harapan para buruh di tengah sulitnya perekonomian saat ini.

"Kami sangat kecewa dengan penetapan UMP tahun 2018 ini, karena dengan nominal kenaikan sedikit itu, buruh tidak akan mampu menghidupi keluarganya. Buruh terpaksa harus bekerja ganda," kata ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, Kamis 2 November 2017.

Dia menilai UMP tahun 2018 yang telah ditetapkan Gubernur Sumut ini, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak bagi para buruh di Sumut. Seharusnya, Gubernur Sumut dapat melakukan dikresi kenaikan UMP dengan mengabaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Buruh telah berpuluh kali berunjukrasa menuntut UMP yang telah tertinggal dengan daerah lain sejak lima tahun lalu. Kita lihat saja UMP DKI tahun 2010  Rp1,1 juta, tapi UMP di Sumut hanya Rp950 ribu. Tahun 2017 UMP DKI mencapai Rp 3,3 juta, namun UMP Sumut hanya Rp1,9 juta. Sangat jauh selisihnya," jelasnya.

Baca: Pada 2018, Upah Terendah di Sumut Rp2,1 Juta

Karena itu, kata Willy, ratusan buruh akan menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumut dan beberapa kabupaten kota lainnya dalam memperjuangkan kenaikan upah para buruh. Jika perlu, buruh akan melakukan aksi menginap di Kantor Gubernur, sampai UMP Sumut tahun 2018 direvisi.

"Kami tidak akan memilih Tengku Erry jika maju kembali sebagai Gubernur Sumut pada pilkada 2018 mendatang. Kami minta agar UMP Sumut 2018 itu direvisi. Buruh menuntut UMP naik menjadi Rp2,5 juta," tambahnya.

Sebelumnya besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara pada 2018 mendatang telah ditetapkan sebesar Rp 2.132.118. Penetapan itu telah disahkan oleh gubernur dengan terbitnya SK Gubernur Sumut No 188.44575/Keputusan/2017 tentang penetapan UMP Sumut 2018. Besaran UMP itu merupakan upah terendah yang harus dibayarkan oleh pengusaha terhadap pekerjanya.

Penetapan UMP Sumatera Utara ini merupakan hasil kesepakatan dari Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) yang terdiri dari kalangan pengusaha, kalangan buruh dan juga dari unsur pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut, pada Rabu 1 November 2017.



(ALB)