Kesadaran Pajak Bakal Masuk Kurikulum Sekolah dan Kampus

Farida Noris    •    Selasa, 10 Oct 2017 12:53 WIB
pajak
Kesadaran Pajak Bakal Masuk Kurikulum Sekolah dan Kampus
Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menandatangani MoU program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan

Metrotvnews.com, Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengenalkan program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan. Program ini dilakukan agar kesadaran membayar pajak dapat ditingkatkan sejak dini sehingga penerimaan pajak semakin meningkat.

Program ini disepakati dengan penandatanganan MoU antara Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara 1 dan Kanwil DJP Sumut 2 bersama Pemprov Sumut di Aula Serba Guna Kanwil DJP Sumut 1, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa, 10 Oktober 2017.

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengatakan, sudah seharusnya nilai-nilai kesadaran pajak diintegrasikan dalam sistem pendidikan agar dapat diajarkan secara terstruktur, sistematis dan berkesinambungan melalui kurikulum pembelajaran. 

"Ini bisa diusulkan menjadi salah satu muatan lokal untuk disampaikan. Kalau bisa ada kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan sehingga ini bisa menjadi agenda nasional. Apalagi pembangunan dibayar melalui pajak," kata Erry.

Menurut Erry dengan program ini maka materi pembelajaran kesadaran pajak akan masuk kurikulum pendidikan SMA dan Universitas di Sumatera Utara. Sehingga kesadaran pajak dapat ditanamkan kepada peserta didik dan tenaga pendidik.

"Nanti kita akan bicarakan mekanismenya, apalagi ini sudah masuk penyusunan APBD. Untuk membuat buku panduan sosialisasi pajak ini tentu perlu duduk bersama antara Dinas Pendidikan, DJP dan Pemprov Sumut. Nantinya akan ada kurikulum tersendiri mengenai kesadaran pajak ini," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara 1, Mukhtar, mengatakan, kurikulum pendidikan pajak ini tahun depan akan direalisasikan. Begitupun teknis pelaksanaannya, sudah dipersiapkan.

"Teknisnya dari kita sudah disiapkan. Tentu ini nanti dibicarakan dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Sebenarnya di kampus-kampus sudah ada, tapi terbatas, misalnya hanya ada di Fakultas Ekonomi dan Hukum. Kita harap semua universitas dan SMA ada kurikulum perpajakan. Kalau anak sudah mengerti pajak, orangtuanya belum mengerti, jadi bisa tersampaikan," bebernya.


(ALB)