BPN Sumsel Ajukan 200 Bidang Tanah Ikut Sertifikasi

Alwi Alim    •    Senin, 20 Nov 2017 18:49 WIB
tanah
BPN Sumsel Ajukan 200 Bidang Tanah Ikut Sertifikasi
ilustrasi sertifikat tanah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Palembang: Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Selatan mengajukan 200 bidang tanah untuk ikut sertifikasi atau Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di tahun 2018.

"Kami sudah ajukan 200 bidang tanah di Sumsel untuk dapat diikutkan dalam program disertifikasi ini tahun depan," kata Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel, Arif Pasha saat ditemui di Pemprov Sumsel, Senin, 20 November 2017.

Meskipun begitu, sambung Arif, pihaknya belum dapat memastikan berapa jatah yang akan diterima Sumsel. Lantaran, belum ada keputusan dari pusat.

Di tahun 2017 ini, Sumsel mendapatkan alokasi sebanyak 230 ribu bidang yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, di antaranya Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Prabumulih, dan Empat Lawang.

"Dari 230 ribu bidang tersebut, 217 ribu bidang sudah terukur, sisanya dalam proses sertifikasi. Kami harapkan Desember nanti semuanya sudah rampung," ujarnya.

Ia mengaku program itu memiliki kendala seperti surat-surat yang dimiliki tidak sesuai dengan aturan yang ada. Seperti contohnya, dalam satu bidang tanah ada lebih dari satu surat.

Menurut dia, tentunya hal itu menyulitkan, karena harus dilakukan pengecekan secara lebih teliti. Selain itu, kendala yang sering dijumpai mengenai batas kepemilikan tanah yang tidak jelas, seperti adanya patok atau penanda luasan tanah.

"Ini dikarenakan kurang memahaminya masyarakat tentang program Prona sehingga persyaratan pun belum terlengkapi dan terpenuhi oleh masyarakat," terangnya.

Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah khususnya camat, lurah, dan kepala desa untuk dapat aktif membantu menyosialisasikan dan mengajak masyarakat lantaran dapat meminimalisir kasus sengketa tanah. Apalagi masyarakat memiliki hak atau kepastian hukum atas tanahnya. Kemudian, dapat membantu masyarakat untuk mengakses permodalan ke lembaga keuangan guna meningkatkan taraf perekonomianya.

"Program prona ini tidak dikenakan biaya alias gratis tapi masyarakat harus menyiapkan beberapa keperluan kepengurusan yang dibutuhkan," pungkasnya.


(ALB)