Buruh Medan Tolak Kenaikan Upah Beralas Peraturan Pemerintah

Farida Noris    •    Jumat, 28 Oct 2016 16:07 WIB
demo buruh
Buruh Medan Tolak Kenaikan Upah Beralas Peraturan Pemerintah
Demo buruh. Foto: Metrotvnews.com/Ilham Wibowo

Metrotvnews.com, Medan: Buruh di Medan, Sumatera Utara, menolak rencana kenaikan upah yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

"Sebelum ada PP 78/2015, pada 2013 UMP (upah minimum provinsi) Sumut pernah naik di kisaran 40 persen," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara, Willy Agus Utomo, Jumat (28/10/2016).

Menurut Willy, PP 78/2015 mengatur kenaikan upah minimum berdasarkan angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengatur kenaikan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).

"Di UU Ketenagakerjaan, penetapan upah minimum dilakukan kepala daerah sesuai rekomendasi dewan pengupahan yang terdiri dari perwakilan buruh, pengusaha, dan pemerintah berdasarkan hasil survei terhadap nilai 60 item KHL. Sehingga, PP 78/2015 bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan," jelasnya.

Bahkan, kata dia, PP 78/2015 menghilangkan peran serikat buruh untuk ikut serta merumuskan besarnya kenaikan upah minimum dengan tidak lagi melakukan survei untuk menentukan nilai KHL. Artinya, tambah Willy, upah minimum yang sebelumnya merupakan kesepakatan tripartit, kini hanya ditentukan sepihak berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflansi.

"Anggota dewan pengupahan dari unsur serikat pekerja/buruh dipaksa hanya menjadi stempel bagi penguasa dan pengusaha untuk menerapkan kebijakan upah murah. PP 78/2015 juga tidak mengatur penentuan upah sektoral (UMSK). Padahal, upah ini sangat penting sesuai tingkat risiko kerja yang dihadapi buruh," kata dia.

Rencana kenaikan upah buruh pada 2017 tertulis di Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan surat itu, Gubernur Sumatera Utara akan menetapkan kenaikan UMP 2017. 

Menyikapi hal ini, buruh Sumut akan berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumut pada Senin 31 Oktober.

"Jika Gubernur Sumut tidak menerima buruh secara langsung, maka kami akan bertahan sampai malam. Gubernur harus berani menetapkan upah di atas PP 78/2015. Gubernur Aceh saja tanpa didemo oleh buruhnya berjanji akan manaikan UMP Aceh sekitar 20 persen," ucap Willy.


(UWA)