Pengacara Gatot Sebut Uang Pengganti Rp2,8 Miliar tidak Adil

Farida Noris    •    Kamis, 17 Nov 2016 15:37 WIB
gatot pujo nugroho
Pengacara Gatot Sebut Uang Pengganti Rp2,8 Miliar tidak Adil
Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. (Ant/Septianda Perdana)

Metrotvnews.com, Medan: Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta terdakwa Gatot Pujo Nugroho membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2,88 miliar. Pengacara mantan Gubernur Sumatera Utara itu menilai pembebanan itu tidak adil.

Tim penasehat hukum, Surepno, didampingi Kemal dan Dodi,  mengatakan, mestinya JPU mengejar penerima dana bansos dan hibah yang tidak dapat mempertanggungjawabkan dana yang mereka terima.

Baca: Korupsi Dana Bansos, Gatot Dituntut 8 Tahun Penjara

"Ini kan kasusnya tidak dapat mempertanggungjawabkan sebagian yang diterima. Kemudian BPK melakukan audit investigasi ke lapangan, katanya, ditemukan kuitansi yang tidak benar sebesar Rp50 juta. Begitu seterusnya," ungkap Surepno di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (17/11/2016).

Menurut Surepno, dari masing-masing penerima dana bansos dan hibah dikumpulkan Rp50 juta, dihitung sebagai kerugian negara sebesar Rp2,8 miliar. 

"Itu lah yang dihitung, dikumpulkan dan dibebankan kepada terdakwa. Kan tidak mungkin. Seharusnya penerima hibah, TAPD, SKPD, bertanggungjawab dalam persoalan ini," ujarnya.

Dia menegaskan tim penasehat hukum akan mengupayakan agar uang pengganti kerugian negara tidak dibebankan kepada Gatot.

"Kami keberatan terhadap upaya akan adanya penyitaan apabila terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti. Kasihan anak istrinya," katanya.

Pada persidangan pekan lalu, JPU menuntut Gatot Pujo selama 8 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, JPU membebankan Gatot untuk membayar uang pengganti Rp2,88 miliar subsider empat tahun penjara.

Baca: Gatot Pujo Hadapi 11 Jaksa di PN Medan

JPU menyebutkan, Gatot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 

Pembacaan pleidoi terdakwa dan penasehat hukumnya akan disampaikan pada 21 November 2016 dan dilanjutkan dengan pembacaan replik dan duplik pada 22 November. Sedangkan pembacaan putusan oleh majelis hakim akan digelar pada 24 November 2016.

Selain kasus dugaan korupsi dana bansos dan hibah ini, Gatot juga terbelit perkara lain. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sudah menjatuhinya hukuman tiga tahun penjara dalam perkara penyuapan terhadap majelis hakim dan panitera sekretaris PTUN Medan.

Selain itu, masih ada kasus yang menjeratnya, yaitu dugaan suap kepada DPRD Sumut.


(SAN)