Perusahaan Diduga Dalangi Penyanderaan Penyidik KLHK

   •    Minggu, 04 Sep 2016 13:11 WIB
kebakaran hutan
Perusahaan Diduga Dalangi Penyanderaan Penyidik KLHK
Alur bakar di salah satu lahan temuan tim penyidik Kementerian Lingkungan Hidup. (Foto-foto: Metrotvnews.com/dok. Ditjen Gakkum KLHK)

Metrotvnews.com, Jakarta: Tujuh anggota tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) disandera di Rokan Hulu, Riau.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menduga ada perusahaan yang memfasilitasi tindakan ilegal terhadap jajarannya.

''Apalagi ditemukan bukti lapangan bahwa ada ribuan hektar sawit terbakar di hutan produksi yang belum dilepas izinnya atau dengan kata lain, kebun sawit di areal tersebut ilegal,'' jelas Menteri Siti., melalui keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Minggu (4/9/2016).

Insiden penyanderaan, kata Siti, bermula ketika tim pertama turun ke lokasi yang dikuasai PT APSL, Senin (29/8/2016). Tim sempat berkomunikasi dengan pengelola lahan sebelum masuk ke areal perusahaan.

Di lokasi pertama ditemukan areal terbakar mencapai 600 hektare. Tim sempat masuk lebih ke dalam lagi pada areal kebun sawit yang terbakar yang diperkirakan lebih dari 2000 hektare. Akan tetapi tim mengalami kesulitan karena asap cukup tebal.


Hamparan lahan setelah terbakar tampak dari kamera drone tim Ditjen Gakum Kementerian Lingkungan Hidup.

Selasa (30/8/2016), dipimpin Dirjen Gakkum, tim KLHK kembali ke lokasi dan masih menjumpai masyarakat mengungsi di luar areal terbakar. Mereka telah mendirikan tenda beberapa hari di lokasi pengungsian.

Setelah diselidiki, ternyata mereka merupakan pekerja yang didatangkan dari daerah lain, dan selama ini beraktivitas di dalam areal yang dikuasai perusahaan. Rumah mereka ikut terbakar karena meluasnya titik api di dalam lokasi kebun.

Dalam penguasaan secara illegal kawasan yang terbakar tersebut, setelah ditelusuri lebih jauh, PT. APSL diduga memfasilitasi pembentukan tiga kelompok tani untuk mengelola kebun sawit dengan PT APSL bertindak sebagai 'Bapak angkat'.  Masyarakat dimaksud tak lain adalah pekerja dari perusahaan itu sendiri yang dibentuk melalui kelompok tani.

Saat tim KLHK masuk ke lokasi kebun, ditemukan fakta lahan sawit yang terbakar sangat luas dan masih berasap. Mayoritas merupakan kebun sawit di dalam areal hutan produksi. Modus seperti ini biasa digunakan perusahaan nakal. Mereka menggarap lahan secara ilegal menggunakan dalih dikelola masyarakat.


Stacking atau jalur bakar temuan Ditjen Gakum KLHK. 

Penyegelan

Setelah mendapat fakta awal, tim kembali ke Pekanbaru dan melakukan rapat internal. Diputuskan untuk melakukan tindakan penyelidikan sekaligus penyegelan di lokasi yang dikuasai PT APSL.

Jumat (2/9/2016) pukul 11.00 WIB, tim turun ke lokasi. Untuk menuju ke lokasi tersebut harus menggunakan ponton (sejenis transportasi penyeberangan) untuk menyebrang sungai.

Sebelum masuk ke areal PT APSL, tim sudah berkomunikasi dengan perwakilan perusahaan bernama Santoso. Atas izin Santoso pula, mereka dapat melewati portal yang dijaga oleh petugas keamanan perusahaan.

'PPNS Line' dan plang KLHK dipasang sekitar pukul 14.00-15.00 WIB. Selama proses itu berlangsung, tim sudah merasa diamat-amati. Karena beberapa kali ada yang lewat menggunakan sepeda motor. Namun tim tetap bekerja mengambil bukti foto lahan yang terbakar serta video menggunakan kamera drone. 

Dibuntuti

Fakta lapangan menunjukkan, ada lahan yang memang sengaja dibuatkan stacking atau jalur bakar. Artinya lahan yang akan digunakan untuk menanam sawit tersebut, terindikasi kuat memang sengaja disiapkan untuk dibakar. Bahkan saat tim tiba di lokasi, masih ada asap yang mengepul dari lahan berdasar gambut itu.

Sekitar pukul 15.00 WIB, tim KLHK memutuskan kembali, dengan menggunakan dua mobil. Mereka sempat bertegur sapa dengan seseorang. Usai bertegur sapa, tim KLHK melanjutkan perjalanan.

Namun seseorang itu bersama rekannya yang menggunakan sepeda motor, membuntuti perjalanan tim. Tim tetap bergerak ke arah lokasi ponton untuk menyeberang pulang, dan seseorang itu juga akan sama-sama pulang.

Massa telah menunggu

Sebelum sampai ke lokasi ponton, tim KLHK tiba-tiba diadang sekelompok pemuda. Mereka ternyata sudah menunggu sebelumnya dan sengaja menggeser posisi Ponton. 

Gerombolan orang itu meminta tim KLHK turun dari mobil. Mereka kemudian dibawa ke sebuah tempat tak jauh dari lokasi tersebut. Tim KLHK didesak menghapus foto-foto, video serta mencopot plang yang dipasang di lokasi Karhutla. Dalam sekejap, jumlah massa mencapai 50 orang.

Meski mendapat penjelasan tim menjalankan tugas negara, massa tetap bersikeras. Demi keselamatan tim, akhirnya plang dicabut oleh kelompok penyandera.

Begitu juga dengan foto-foto di kamera digital. Namun, data foto dalam kamera drone bisa diselamatkan. 

Kembali panas

Tim terus berkomunikasi dengan Dirjen Gakum yang diteruskan ke Menteri LHK. Sebab, saat negosiasi, anggota tim mendapat intimidasi. Dirjen Gakkum atas arahan menteri juga berkoordinasi dengan Danrem sebagai Komandan Satgas Karhutla dan Kasrem.

Setelah tuntutan penghapusan foto, video dan pencabutan plang KLHK dipenuhi, negosiasi awalnya berakhir damai setelah turun pemuka kampung atau ninik mamak. Sekitar pukul 18.00 WIB, tim KLHK sudah sempat bersalaman dengan para ninik mamak untuk berpamitan.

Namun begitu hendak keluar, mereka kembali diadang. Massa mengancam akan membebaskan tujuh orang tim KLHK tersebut, jika Menteri LHK Siti Nurbaya bisa hadir langsung di lokasi.

Situasi kembali memanas, tim KLHK kembali disandera massa. Berbagai upaya negosiasi gagal dilakukan. Sekitar pukul 24.00 WIB, Kapolres dan timnya akhirnya tiba di lokasi kejadian.


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar membuka acara peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2015 dengan melepas satwa liar ke alam di Taman Nasional Ujung Kulon,Banten, Sabtu (8/8/2015). (Media Indonesia/M Irfan)

Setelah proses negosiasi lanjutan hingga pukul 02.30 WIB, Sabtu (03/09/2016) disepakati tujuh tim KLHK dibebaskan. Namun, dua unit mobil berikut barang-barang, harus ditinggal di lokasi. Mobil dan barang lainnya baru bisa dievakuasi kesekokan harinya.

''Dengan insiden ini, penyelidikan pada PT ASPL akan menjadi prioritas utama kami. Karena ada tiga hal penting yang melibatkan perusahaan ini. Pertama, aktivitas perambahan kawasan hutan. Kedua, pembakaran lahan. Ketiga, penyanderaan. KLHK akan mengusut dan menindaknya secara tegas sesuai dengan kewenangan yang ada,'' tegas Menteri Siti.


(SAN)