Pemprov Riau Kaji Permen Soal HET Beras

Anwar Sadat Guna    •    Selasa, 05 Sep 2017 18:28 WIB
beras
Pemprov Riau Kaji Permen Soal HET Beras
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

Metrotvnews.com, Pekanbaru: Provinsi Riau sedang mengkaji dan mempelajari Peraturan Menteri (Permen) tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Termasuk akan berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait soal pasokan beras untuk daerah.

"Permen sudah ada dan sementara ini masih kami pelajari seperti apa teknis di lapangannya. Termasuk ketersediaan pasokan beras medium dan premium yang telah diatur HET-nya," kata Kepala Disperindag Provinsi Riau, Yulwiriati kepada Metrotvnews.com, Selasa, 5 September 2017.

Yulwiriati mengaku bahwa pihaknya baru saja menerima Permen yang mengatur soal HET beras. Namun ia belum mengetahui secara gamblang teknis dan implementasi HET beras di daerah. "Kebetulan hari ini saya di Jakarta dan bertemu dengan kementerian terkait. Nanti kami akan menanyakan lebih jelas lagi mengenai penjelasan Permen tersebut," ujarnya.

Namun yang jelas, kata Yulwiriati, pihaknya mendukung pemerintah yang memberlakukan HET beras baik untuk beras medium maupun premium. "Intinya kami menyambut baik permen ini, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk kebaikan bersama," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, pedagang beras di Pekanbaru, Provinsi Riau mengaku rugi jika harus mengikuti HET beras, terutama bagi beras premium. Beras dengan kualitas bagus di Pekanbaru saat ini rata-rata dipatok Rp12.500 hingga Rp13.500 per kilogram (kg).

Sedangkan harga beras premium sesuai HET pemerintah seharga Rp11.500 per kg. "Kami rugi jika menjual beras premium (beras berkualitas bagus) menggunakan HET pemerintah. Beras premium yang kami punya, yang umumnya berasal dari Sumbar, kami jual seharga Rp12.500-Rp13.500 per kg," kata Lena, pedagang beras di Pasar Kodim Pekanbaru.

Kecuali, kata dia, pemerintah melalui Bulog memasok beras medium dan premium bagi pedagang untuk dijual ke masyarakat. "Kami belum tahu seperti apa teknisnya soal peraturan menteri tersebut. Tetapi kalau pemerintah yang menyediakan berasnya, lalu dijual sesuai HET saya rasa bisa," tuturnya.



(ALB)