Posko THR belum Terima Pengaduan

Alwi Alim    •    Selasa, 20 Jun 2017 18:13 WIB
tunjangan hari raya
Posko THR belum Terima Pengaduan
Ilustrasi tunjangan hari raya, Ant

Metrotvnews.com, Palembang: Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Palembang, Sumatera Selatan, membuka posko pengaduan pembayaran tunjangan hari raya (THR) pada 10 hari menjelang Idulfitri (H-10). Lima hari bertugas, posko belum menerima pengaduan sama sekali.

Kepala Disnaker Palembang, Dicky L Tatung mengklaim belum ada karyawan swasta yang melaporkan perusahaan karena tak membayar THR. Artinya, hingga berita ini ditulis, Senin 20 Juni 2017, perusahaan sudah memenuhi kewajiban THR.

Hanya saja, beberapa waktu lalu ada salah satu karyawan perhotelan di Sumsel yang mengadu. Namun, pengaduan bukan soal THR tetapi pembayaran gaji yang tidak sesuai.

"Kami sudah berikan masukan serta kami arahkan untuk melaporkan hal ini ke Provinsi," kata saat ditemui di Pemkot Palembang, Selasa, 20 Juni 2017.

Menurutnya, pengaduan karyawan perhotelan ini tidak sesuai ranah sehingga pihaknya tidak mencatat laporan tersebut. Dilanjutkan Dicky, bagi karyawan yang memang belum diberikan hak yakni THR maka pihaknya meminta untuk segera melaporkan ke posko pengaduan di Disnaker Kota Palembang.

"Jika ada pengaduan maka kami akan memanggil pimpinan  perusahaaan untuk di mediasi," terangnya.

Namun, jika memang perusahaan tetap tidak memenuhi kewajiban karyawan maka pihaknya akan memberikan sanksi kepada perusahaan berupa sanksi administrasi sesuai dengan surat edaran Wali Kota Palembang.

"Sanksi administrasi ini seperti denda sebesar 5 persen dari THR yang harus dibayarkan," ujarnya.

Pihaknya berharap semua perusahaan di Kota Palembang membayarkan THR karena itu adalah hak dari karyawan.

Terpisah, Ketua PHRI Sumsel, Herlan Aspiudin mengaku belum mendapatkan laporan bahwa ada perhotelan yang tidak memenuhi kewajiban mereka seperto gaji dan THR. Meskipun begitu, ia mengimbau seluruh perhotelan untuk menyelesaikan kewajiban kepada karyawan.

"Jadi walaupun saat ini okupansk bisnis perhotelan selama bulan Ramadan menurun, kewajiban harus tetap dibayarkan," pungkasnya.

Pembayaran THR PNS

Untuk pembayaran THR di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejauh ini realisasinya sudah mencapai Rp126 miliar dimana realisasi tersebut belum mencapai 100 persen.

Pembayaran THR ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dimana dana pembayaran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp129 miliar.

“Mungkin besok realisasi THR baru mencapai 100 persen,” katanya Kepala Kanwil Direktorat Perbendaharaan Negara (DJPN) Sumsel, Sudarso saat dihubungi Metrotvnews.com.

Dijelaskannya, THR ini kemudian akan disalurkan melalui limaKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yakni KPPN Palembang sebesar Rp96 miliar untuk 195 Satuan Kerja (Satker), KPPN Lahat sebesar Rp11 miliar untuk 90 satker, KPPN Baturaja sebesar Rp8 miliar untuk 67 satker, KPPN Lubuklinggau sebesar Rp6 miliar untuk 41 satker, dan KPPN Sekayu sebesar Rp7 miliar untuk 38 satker.

“Kami berharap semua THR ini dapat dibayarkan sebelum libur hari raya. Kami juga menjamin proses pencairan THR dapat ilakukan dalam satu jam jika seua berkas permintaan pembayaran yang diajukan satker lengkap dan benar,” pungkasnya. 


(RRN)