HTI Sumsel Tetap Beroperasi

Alwi Alim    •    Rabu, 19 Jul 2017 13:14 WIB
pembubaran hti
HTI Sumsel Tetap Beroperasi
Spanduk dan papan penunjuk sekretariat HTI Sumatera Selatan di Palembang. (Metrotvnews.com/Alwi Alim)

Metrotvnews.com, Palembang: Pemerintah resmi mencabut Surat Keputusan (SK) Badan Hukum HTI oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hari ini, Rabu, 19 Juli 2017. Namun, pengurus HTI Sumatera Selatan tetap akan beroperasi. 

Ketua HTI Sumsel Mahmud Jumhur mengatakan keputusan itu dianggapnya belum inkrah. Pihaknya akan tetap berdakwah dan melakukan kegiatan sampai ada keputusan hukum tetap.

"Meski ditutup juga, kami akan tetap berdakwah karena dakwah itu tidak dilarang dan siapa pun boleh berdakwah," katanya kepada Metrotvnews.com, di Palembang, Rabu, 19 Juli 2017.

Pihaknya juga tidak akan menutup sekretariat dan mencabut spanduk yang sudah dipasang. Bahkan, sampai saat ini masih ada anggota yang bekerja di kantor sekretariat HTI Sumsel.

Mahmud menilai suatu kesalahan pemerintah pusat menutup HTI, bahkan pemerintah tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan kegiatan baik dari HTI.

"Jadi kami akan tetap beroperasi sampai keputusan ini inkrah," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Palembang, Wahyu Bintono Hari Bawono mengatakan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan surat terkait pencabutan SK Badan Hukum HTI. Namun, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemda bila telah menerima salinan putusan.

"Kalau ada instruksi (penertiban), kami akan lakukan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

Keputusan pencabutan SK Badan Hukum HTI dibacakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Harris di Jakarta pagi tadi. "Mereka (HTI) mengingkari AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) sendiri. Itu salah satu pertimbangan kami mencabut SK Badan Hukum HTI," tuturnya.

Freddy tak memungkiri di AD/ART HTI tercantum Pancasila sebagai ideologi. "Namun, dalam praktik keseharian, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan tak berjiwa NKRI."

Freddy tidak menjelaskan tindakan lanjutan usai HTI tak berbadan hukum. Dia tidak memberi kesempatan jumpa pers usai pengumuman.

HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014. HTI mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan secara elektronik melalui website ahu.go.id. "Dengan adanya pencabutan SK ini maka HTI dinyatakan bubar," kata dia.


(SAN)