42 Bacaleg Sabang tak Lulus Baca Alquran

ant    •    Senin, 30 Jul 2018 19:13 WIB
pileg
42 Bacaleg Sabang tak Lulus Baca Alquran
Bakal calon legislatif peserta pemilu 2019 (kanan) mengikuti uji mampu baca Alquran yang dilakukan Komisi Independen Pemilihan di Banda Aceh, Aceh, Rabu (16/7). ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

Sabang, Aceh: Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang menyatakan sebanyak 42 bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang untuk Pemilu 2019 tidak lulus tes kemampuan membaca Alquran.

"Dari 222 balaceg yang harus mengikuti tes membaca Alquran, sebanyak 42 di antaranya tidak lulus," kata Ketua Pokja Pencalonan KIP Sabang Muhammad Yani di Sabang, Senin, 30 Juli 2018. 

Yani merinci, jumlah bacaleg yang mengikuti tes membaca Alquran sebanyak 188 orang, yakni pada tahap pertama (24 hingga 25 Juli) sebanyak 147 bacaleg; tahap kedua (29 Juli) 41 bacaleg.

Yani menjelaskan bacaleg yang tidak lulus pada tahap pertama enam orang, pada tahap kedua dua orang, dan sebanyak 34 orang dianggap tidak mampu dan gugur karena tidak ikut tes.

Uji mampu membaca Alquran bagi bacaleg tersebut, KIP Kota Sabang melibatkan tim juri yang berasal dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Sabang, Kementerian Agama Kota Sabang, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) setempat.

Ia mengatakan bahwa parpol pengusung dapat segera mengajukan pengganti bacaleg yang tidak lulus tes membaca Alquran tersebut. "Bacaleg pengganti juga berkewajiban mengikuti uji mampu membaca Alquran sebagaimana perintah Qanun," tegasnya.

Bacaleg yang lulus tes baca Alquran, kata dia, akan dimasukkan ke dalam daftar calon sementara (DCS). 

Uji mampu membaca Alquran bagi bacaleg di provinsi paling ujung barat Indonesia merupakan implementasi dari Qanun (Peraturan Daerah) Nomor 3 Tahun 2008 tentang partai politik peserta pemilu untuk bakal calon anggota legislatif tingkat kabupaten/kota maupun provinsi (DPRK/DPR A).

Terkait dengan uji mampu membaca Alquran bagi bacaleg tersebut, kata dia, juga diatur dalam Keputusan KPU No. 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018 yang berlaku hanya di Provinsi Aceh.


(ALB)