Wali Kota Sibolga Mengarahkan Pembelian Tanah Bermasalah

Farida Noris    •    Selasa, 27 Sep 2016 20:21 WIB
kasus korupsi
Wali Kota Sibolga Mengarahkan Pembelian Tanah Bermasalah
Plt Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sibolga menjalani sidang pertama di PN Medan, Selasa (27/9/2016). (Metrotvnews.com/Farida Noris)

Metrotvnews.com, Medan: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sibolga Januar Efendy Siregar menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan, Sumatera Utara, Selasa 27 September.

Dia didakwa mengkorupsi dana pengadaan tanah sarana perumahan rusunawa dan perkantoran Kota Sibolga sebesar Rp3,280 miliar. 

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Netty Silaen, terungkap bahwa Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk turut mengarahkan pembelian lahan rusunawa.

Peran Syarfi terlihat ketika dia mengundang Adely Lis pada Pada 22 Juni 2012 ke kantor wali kota. Adely merupakan pemilik 7.171 meter persegi tanah di Jalan Merpati/Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Sibolga Selatan. Januar juga hadir di pertemuan itu.

Dalam pertemuan itu, kata JPU, Adely bertanya kepada Syarfi. "Berapa Pak Wali?" Kemudian Syarfi mengatakan, "staf saya kan sudah tawarkan Rp950.000/m2." 

Adely setuju meski harga yang ditawarkan tidak menggambarkan harga tanah yang sesungguhnya di lokasi itu. Bahkan harga itu bukan merupakan hasil penilaian Tim Penilai Harga Tanah yang dibentuk oleh wali kota Sibolga dan bukan merupakan hasil musyawarah antara Dinas PKAD Kota Sibolga.

Atas arahan Syarfi, Januar membuat perjanjian jual beli tanah dengan Adely sesuai harga yang disepakati. Totalnya, Rp6.812.450.000 untuk 7.171 m2 tanah. Adely minta uang muka Rp1,5 miliar.

Padahal, dana yang dimiliki Pemko Sibolda di tahun anggaran 2012 hanya Rp1,725 miliar. Itu pun untuk belanja modal pengadaan tanah sarana perumahan dan perkantoran. Bukan murni dana pengadaan tanah.

Januar lantas mengambil kebijakan menggunakan dana dari Pos Anggaran Belanja Langsung Belanja Modal Pengadaan Tanah dan Sarana Perumahan dan Perkantoran SKPD Dinas PKAD Kota Sibolga.

"Dan atas sepengetahuan Syarfi Hutauruk," kata JPU Netty Silaen di hadapan majelis hakim yang diketuai Robert Posumah di Ruang Cakra III Pengadilan Tipikor PN Medan.

Kemudian dilakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp5.312.450.000 kepada Adely. Sehingga total pembayaran yang dilakukan sebesar Rp6.812.450.000. 

Setelah lunas, Adely tidak melepas hak kepemilikan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sibolga. Karenanya, hak kepemilikan Adelis atas tanah itu tidak bisa dihapus.

Akibatnya, tanah tidak langsung bisa dikuasai negara. Pemko Sibolga pun tidak bisa mengajukan permohonan sertifikat.

Akibat perbuatannya Januar dianggap telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain, dalam hal ini Adely Lis.

"Akibatnya, Pemko Sibolga dirugikan sebesar Rp3.280.015.400 sebagaimana laporan hasil audit investigatif perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli kantor akuntan publik," katanya.

Usai pembacaan dakwaan, tim penasehat hukum terdakwa mengaku akan menyampaikan eksepsi pada Kamis (29/9/2016). Sementara itu, untuk terdakwa Adely Lis menurut JPU akan juga dijadwalkan akan menjalani sidang perdana pada hari yang sama.


(SAN)