Korupsi Rusunawa

Sekda: Secara Administrasi Wali Kota Sibolga Bertanggung Jawab

Farida Noris    •    Selasa, 18 Oct 2016 20:36 WIB
kasus korupsi
Sekda: Secara Administrasi Wali Kota Sibolga Bertanggung Jawab
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sibolga, M. Sugeng, saat menjadi saksi. Foto: Metrotvnews.com/Farida

Metrotvnews.com, Medan: Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk dianggap bertanggung jawab secara administrasi atas pembelian lahan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Kota Sibolga, Sumatera Utara.

"Secara administrasi, maka wali kota bertanggung jawab untuk itu. Memang ada tim penilai tanah yang dibentuk wali kota, tapi apakah bekerja atau tidak, saya tidak tahu," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sibolga, M. Sugeng, saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan lahan rusunawa, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (18/10/2016).

M. Sugeng dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, Netty Silaen, atas terdakwa Adely Lis dan Januar Effendy. Pengadaan tanah untuk pembangunan Rusunawa itu bermasalah dan ditaksir merugikan negara Rp3,2 Miliar.

Sugeng dicecar majelis hakim yang diketuai Perlindungan Sinaga. Namun, jawaban Sugeng banyak tidak tahu. Dirinya juga mengatakan tidak pernah menerima surat resmi yang ditunjukan kepada sekda perihal harga tanah. 

"Saya tidak pernah dilibatkan. Saya juga tidak tahu masalah uang jual beli atau ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar untuk Adely Lis," kata dia.

Kadis PU Kota Sibolga Thamrin yang juga dihadirkan sebagai saksi mengaku tidak pernah memberikan uang Rp100 juta yang dititipkan Wali Kota Sibolga untuk diberikan ke terdakwa Januar. Uang itu sebagai tambahan kekurangan pembayaran ke Adely Lis Rp1,5 miliar.

"Apakah benar BAP Anda ini? Saudara membawa uang Rp100 Juta dari wali kota untuk diberikan ke Adely Lis?" tanya salah satu hakim

Mendengar pertanyaan itu, saksi mengatakan, "tidak benar itu majelis. Itu uangnya besar. Tidak mungkin saya bawa uang sebanyak itu."

Dalam persidangan itu, terdakwa Januar membantah keterangan saksi Thamrin. Dia mengaku didatangi Kadis PU (Thamrin) atas suruhan wali kota untuk memberikan uang Rp100 Juta kepada Adely Lis sebagai tambahan pembayaran.

"Pada 22 Juni, Pak Wali yang memimpin rapat yang dihadiri juga oleh Pak Sekda. Setelah itu baru Kadis PU datang bawa uang Rp100 juta yang diberikan kepada saya," bebernya.

Setelah mendengar keterangan para saksi, hakim berulang kali mengatakan jika para saksi memberikan keterangan palsu bisa dipidanakan. Hakim menunda sidang hingga Kamis 20 Oktober dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya.

Pada 2012 Pemerintah Kota Sibolga berencana membangun rusunawa dan perkantoran di atas lahan 7.171 meter persegi milik Adely Lis di Jalan Merpati-Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan. 

Pemerintah membeli lahan itu seharga Rp6,8 miliar dengan pembayaran dua kali, yakni Rp1,5 miliar dan Rp5,3 miliar. Semua dana pembelian diambil dari APBD 2012. Namun, diduga ada penggelembungan dan negara diduga merugi Rp3,2 miliar.

Pada 13 Desember 2014, Januar yang ditetapkan sebagai tersangka, menyebutkan Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk ikut terlibat. Saat itu, Januar mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menyerahkan bukti-bukti rekaman dan dokumen keterlibatannya. 

Januar meminta agar kasus itu diambil alih KPK. Pasalnya, Kejati Sumut yang menyidik kasus sejak 14 Mei 2013 ini dinilai tidak obyektif. Tak lama setelah aksi Januar, Syarfi lantas diperiksa Kejati Sumut dengan kapasitas sebagai saksi.

Pada 13 Juni 2013 Kejati Sumut menahan Adely Lis sebagai rekanan proyek. Lima hari kemudian atau 17 Juni 2013, tim pidsus menahan Januar. Keduanya ditahan hingga sekarang.


(UWA)