?Pungli Dwelling Time Pelabuhan Belawan

Polda akan Periksa Puluhan Lembaga Pemerintah

M. Harizal    •    Rabu, 12 Oct 2016 12:31 WIB
dwelling time
Polda akan Periksa Puluhan Lembaga Pemerintah
Petugas mengawasi proses pemindahan kontainer di Pelabuhan Belawan, Ant - Irsan Mulyadi

Metrotvnews.com, Medan: Polda Sumatera Utara berencana memeriksa 68 lembaga pemerintah maupun nonpemerintah terkait kasus pungutan liar (pungli) bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Belawan, Medan. Hingga berita ini dimuat, Rabu 12 Oktober, Polda menetapkan satu tersangka terkait kasus tersebut.

Direktur Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Toga Habinsaran Panjaitan menduga kasus gratifikasi itu akan melibatkan banyak orang. Namun, penyidik masih melakukan pendalaman mengenai dugaan itu.

"Penyidik masih mendalami perkara dugaan percaloan yang mengatur cepat atau lambatnya kapal masuk ke terminal bongkar muat Belawan," kata Toga di ruang kerjanya di Medan.

Sepekan lalu, Polda membekuk dua orang terkait perkara pungli dwelling time. Satu di antaranya berinisial HPM yang merupakan Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumut.

Baca: Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Jadi Tersangka Dwelling Time

"Tersangka sudah memberikan keterangan yang dapat menjerat sejumlah orang," lanjut Toga.

Sementara seorang lain berinisial P dan berjenis kelamin perempuan. P masih berstatus saksi. Sedangkan pihak yang menerima upeti masih dalam buruan polisi.

Penyidik menduga P sebagai perantara antara pemberi dan penerima upeti. P diduga mengetahui pemberian uang pelicin untuk perizinan standar dan bongkar muat kapal di Belawan.

Presiden Joko Widodo menilai proses bongkar muat di Pelabuhan Belawan cukup lama yaitu sekitar 6 hari. Presiden pun meminta otoritas memangkas waktu bongkar muat menjadi lebih cepat.

Berikut video hasil penelusuran Metro TV terkait masa dwelling time di Belawan:
 


(RRN)