Panti Pijat Esek-esek Digerebek, 1 PNS Terjaring

Farida Noris    •    Sabtu, 12 Nov 2016 15:34 WIB
prostitusi
Panti Pijat <i>Esek-esek</i> Digerebek, 1 PNS Terjaring
Sejumlah terapis dikumpulkan polisi. Foto: Metrotvnews.com/Farida

Metrotvnews.com, Sergai: Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menggerebek tempat prostitusi berkedok pijat refleksi. Dalam penggerebekan itu polisi mengamankan delapan orang, di antaranya oknum PNS Pemkot Tebing Tinggi.

Informasi yang diperoleh Sabtu 12 November 2016, penggerebekan ini bermula dari informasi masyarakat yang resah akibat praktik prostitusi terselubung di Panti Pijat Yeni Relaksasi yang berlokasi di pinggir jalinsum, tepatnya di Dusun I Desa Pon Kec Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun delapan orang yang ditangkap antara lain Y alias C, 29, dan AW, 43, yang merupakan pasangan suami istri sebagai pemilik panti pijat. Turut serta ditangkap NS, 24, H, 31, dan KI, 30, yang berprofesi sebagai terapis. Kemudian SS, 27, dan IS, 37, sebagai pengunjung. 

IS diketahui PNS Pemkot Tebing Tinggi. Saat ditangkap, IS tengah menikmati layanan seks dengan salah satu terapis. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 kotak kondom dan 6 buah kondom bekas dipakai, tisu, dan uang tunai Rp600 ribu.

Sementara itu, menurut keterangan Y alias C kepada penyidik, panti pijat miliknya sudah beroperasi 7 bulan dan mengaku tidak menyediakan layanan seks. Layanan plus plus, kata mereka, merupakan inisiatif para terapis.

AW, yang sebelumnya bekerja di salah satu perusahaan otomotif, membuka panti pijat dikarenakan usaha pijat relaksasi belum ada di jalinsum. Sehingga, ia mencoba membuka usaha ini.

Kapolres Serdang Bedagai AKBP Eko Suprihanto mengatakan pemilik panti pijat akan dikenakan Pasal 296 KUHP, yakni perbuatan mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan. Sedangkan terhadap para terapis dan pengguna (tamu) hanya dikenakan sebagai saksi dalam kasus ini. 

"Nanti akan kita coba jerat dengan Perda Kabupaten Sergai untuk para terapis dan tamunya, karena dalam KUHP hanya mengatur tentang penyedia tempat atau yang mengadakan perbuatan cabul," kata Eko.


(UWA)