Ribuan Buruh Batam Demo Tuntut Kenaikan UMS

Anwar Sadat Guna    •    Kamis, 01 Feb 2018 18:39 WIB
upah
Ribuan Buruh Batam Demo Tuntut Kenaikan UMS
Ribuan buruh yang tergabung dalam FSPMI Kota Batam berunjuk rasa menuntut UMS Batam 2018, di depan Kantor Wali Kota Batam, Rabu, 1 Februari 2018. Medcom.id/Anwar

Batam: Ribuan pekerja di Kota Batam, Provinsi Kepri, mendesak Gubernur Kepri menetapkan upah minimum sektoral (UMS) Kota Batam. Desakan disampaikan saat berunjuk rasa di Jalan Engku Putri, Batam Centre, Kota Batam, Kamis, 1 Februari 2018.

Ketua Konsulat Cabang Federasi Sarikat Pekerja Metal Infonesia (FSPMI) Kota Batam, Suprapto, mengatakan, para buruh meminta kenaikan upah di tiga sektor, masing-masing; sektor tekstil sebesar Rp3.850.000; sektor elektronik Rp4.050.000; dan sektor galangan kapal atau shipyard sebesar Rp4.350.000.

Menurut Suprapto, para buruh sudah berjuang memeinta kenaikan upah sejak 2017. Jika belum juga ditetapkan, kata dia, akan membawa kerugian bagi dunia industri Batam. 

"Sektor industri penyumbang sebagian besar pertumbuhan ekonomi Batam dan Kepri secara umum," kata Suprapto dalam orasinya dalam aksi buruh di depan Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Batam, Kamis, 1 Februari 2018.

Suprapto mengatakan, buruh di Batam berharap Pemko Batam segera menyampaikan usulan besaran UMS kepada gubernur sehingga bisa segera ditetapkan.

Dia juga meminta gubernur tidak mengulur waktu penetapan upah. Sebab bakal merugikan pihak buruh. 

"Pembahasan UMS ini, gubernur bisa menentukan upah sektoral tanpa harus membahas dengan pihak lain yang pada akhirnya akan mengulur waktu. Ini sesuai dengan keputusan pengadilan tinggi, bahkan di MA juga," jelas Suprapto.

Lebih jauh Suprapto mengatakan saat ini upah yang dierima buruh di Batam kalah jauh dengan beberapa daerah lain di Indonesia. 

Jika tidak segera dilakukan perbaikan, sambung Suprapto, maka Batam akan semakin jauh tertinggal dan tidak lagi seksi di mata pekerja dan tenaga ahli yang menginginkan kesejahteraan. 

Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2018 yang berada di kisaran Rp3.523.427 masih kalah dengan daerah Karawang yang mencapai Rp3,7 juta. Hal ini bertolak belakang Batam sebagai kawasan industri dan gerbang investasi di kawasan Barat Indonesia.

UMS dari beberapa sektor, tambah Suprapto, harus mengalami kenaikan untuk menjaga agar nilai upah di Batam tetap bersaing dengan daerah lain. Hal ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan pokok yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. 

"Sektor tekstil misalnya, paling tidak harus naik di atas 5 persen, sektor elektronik naik sebesar 10 persen, sedangkan sektor logam seperti galangan kapal diharapkan naik 15 persen dari UMK," ungkapnya.

Saat berunjuk rasa, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menemui para buruh. Ia mengatakan Pemko akan meneruskan dan menyampaikan aspirasi buruh kepada gubernur. Termasuk mengajukan UMS yang menjadi tuntutan para buruh. 

"Kami mengapresiasi aspirasi yang disampaikan para pekerja dan teman-teman FSPMI. Prinsipnya kami akan meneruskan apa yang menjadi tuntutan para buruh kepada gubernur. Kebijakan soal UMS ini ada di pemerintah provinsi Kepri," ujarnya. 


(ALB)