Puluhan Ribu Narapidana Terancam tak Bisa Nybolos

Antara    •    Rabu, 04 Apr 2018 20:08 WIB
pilkada serentak
Puluhan Ribu Narapidana Terancam tak Bisa <i>Nybolos</i>
ilustrasi Medcom.id

Medan: Sebanyak 24 ribu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara, Provinsi Sumatera Utara, terancam tak bisa mengikuti Pilkada serentak 2018. Hal itu lantaran warga binaan itu tak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sebagai persyaratan, dalam memberikan suaranya pada Pilkada.

Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Hermawan Yunianto mengatakan saat ini pihaknya telah menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut mengenai permasalahan KTP tersebut.

"Selain itu, Kemenkum dan HAM Sumut juga sudah menyerahkan data warga binaan tersebut sebagai daftar pemilih sementara kepada KPU," ujar Hermawan.

Ia menyebutkan, sampai saat ini belum ada keputusan mengenai narapidana (Napi) tersebut bisa mengikuti Pilkada serentak 2018. Kemudian, bagaimana solusi atau jalan keluar yang ditempuh KPU Sumut, sehingga warga binaan yang masih menjalani hukuman itu, bisa berpartisipasi pada Pilkada secara serentak.

"Kita juga berharap agar warga binaan di Sumut, bisa mendapatkan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2018," ucapnya.

Hermawan mengatakan, tercatat sebanyak 30 ribu warga binaan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Sumut. Bahkan, 24 ribu di antaranya masih menjalani hukuman hingga 27 Juni 2018, yakni saat berlangsungnya pemungutan suara Pilkada serentak.

"Semoga KPU Sumut, bisa memperjuangkan puluhan ribu napi itu, mendapatkan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2018," kata Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Sumut.


(ALB)