15.415 Kemasan Pangan Tanpa Izin Edar Disita

Farida Noris    •    Rabu, 14 Jun 2017 16:45 WIB
pangan
15.415 Kemasan Pangan Tanpa Izin Edar Disita
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Medan, Sumatera Utara, menggerebek sebuah gudang di Jalan Metal Perumahan Cemara Residence No 14 Medan. --MTVN/Farida--

Metrotvnews.com, Medan: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Medan, Sumatera Utara, menggerebek sebuah gudang di Jalan Metal Perumahan Cemara Residence No 14 Medan. BBPOM Medan menyita 15.415 kemasan bahan tambahan pangan tanpa izin edar.

"Tim menangkap tersangka berinisial KD," kata Kepala BBPOM Medan, Sacramento Tarigan, Rabu 14 Juni 2017.

Sacramento mengatakan, penggerebekan berawal saat BBPOM Medan mendapatkan informasi mengenai keberadaan gudang yang diduga mengedarkan produk makanan tanpa izin edar. Tim BBPOM Medan lantas menelusuri dan mendatangi lokasi pada Selasa 14 Juni 2017.

Tapi, sesampainya tim BBPOM di lokasi, pemilik gudang tak kooperatif. Pemilik tak mau membuka pintu hingga larut malam. Bahkan pemilik meningkatkan penjagaan dengan pengawalan preman.

Mendapat penolakan, BBPOM Medan mengontak Polda Sumut. Akhirnya sarana tempat barang ilegal itu berhasil dibuka. BBPOM Medan langsung menyita produk barang-barang tersebut agar tidak beredar ke masyarakat luas.

"Produk itu baru dapat diamankan pada dini hari agar tidak bocor ke masyarakat luas. Karena produk-produk itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Produk tanpa izin edar ini berupa bahan-bahan untuk membuat kue. Jika dikonsumsi maka resikonya bukan hanya kesehatan tapi juga ekonomi," ungkapnya.

Sacramento memperkirakan produk ilegal itu sudah banyak beredar di masyarakat. Bahan-bahan pangan ini diduga berasal dari China dan Thailand, namun diolah di Medan. BBPOM Medan masih melakukan pendalaman dan penelusuran.

"Pelaku mengaku baru tahun ini menjalankan usahanya. Tapi masih kita dalami pengakuannya. Tersangka dijerat dengan Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman pidana lenjara 2 tahun dan denda maksimal Rp4 Miliar," bebernya.


(ALB)