Pemprov Kepri Siapkan Peraturan untuk Penarikan SPP SMA/SMK

Anwar Sadat Guna    •    Sabtu, 12 Aug 2017 14:49 WIB
pendidikan
Pemprov Kepri Siapkan Peraturan untuk Penarikan SPP SMA/SMK
Ilustrasi siswa SMA, MTVN

Metrotvnews.com, Batam: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sedang menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menarik biaya SPP SMA/SMK. Ditaksir, besaran SPP bervariasi mulai dari Rp200 ribu hingga Rp250 ribu per siswa,

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, Arifin Nasir, mengatakan tengah mengkaji kebijakan tersebut. Pemprov juga berkoordinasi dengan kementerian dan Gubernur Kepri.

"Gubernur Kepri nanti menganalisa lagi, apakah akan menyetujui penarikan tersebut atau tidak," kata Arifin di Batam, Sabtu 12 Agustus 2017.

Bila Gubernur Kepri menyetujui, sambung Arifin, penarikan biaya SPP tersebut akan dituangkan dalam pergub. Sembari kajian dipersiapkan, Disdik Kepri melakukan sosialisasi rencana penarikan biaya SPP ke seluruh sekolah.

"Kami lakukan sosialiasi dan setiap kepala sekolah kami minta membuat perencanaan kebutuhan sekolah agar bisa tergambar apa kebutuhan dan berapa besaran biaya SPP dan biaya operasional mereka," jelasnya. 

Khusus bagi siswa tidak mampu atau miskin, sambung Arifin, dibebaskan dari biaya SPP alias gratis. Seluruh biaya SPP yang terkumpul nantinya dikelola oleh sekolah. Pertanggungjawabannya pun oleh sekolah. 

"Kami targetkan, Pergubnya sudah terbit (ditandatangani) gubernur pada Agustus ini," pungaksnya.

Kepala SMAN 1 Batam, Chaidir mengaku sejauh ini belum ada kepastian apakah akan menarik biaya SPP atau tidak, karena belum ada petunjuk jelas dari Pemprov Kepri terkait rencana tersebut. 

Meski sudah ada sosialisasi namun pihaknya tidak berani menarik SPP tanpa ada peraturan mengenai hal tersebut. "Kami juga perlu membahasnya bersama orangtua siswa, minta pendapatnya seperti apa. Kalau mereka mengizinkan dan ada aturannnya maka kami siap menarik SPP," ujar Chaidir kepada Metrotvnews.com, Sabtu, 12 Agustus 2017.

Chaidir menyambut baik jika penarikan SPP diberlakukan tahun ini. Biaya SPP yang terhimpun diharapkan bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah, membangun atau meningkatkan sarana prasarana agar siswa bisa lebih nyaman belajar dan prestasi mereka meningkat. 

"Sudah dua tahun terakhir ini sekolah tidak menarik SPP. Tahun-tahun sebelumnya tiap siswa membayar SPP Rp250 ribu. Jika tahun ini kami bisa menarik Rp150 ribu atau Rp200 ribu pasti kita syukuri," ujarnya. 

Sumiati, Kepala SMAN 11 Pulau Buluh, Kota Batam, juga mengakui belum memperoleh informasi lebih lanjut dari Disdik Provinsi Kepri terkait penarikan biaya SPP bagi seluruh siswa. Kalaupun sekolah diizinkan memungut SPP, pihaknya akan memyampaikan hal tersebut ke orangtua siswa.

"Kehidupan masyarakat kami di pulau berbeda dengan masyarakat di kota. Hal-hal yang menyangkut biaya harus kami sampaikan dulu ke orangtua siswa, khawatirnya mereka tak mampu membayar," ujarnya. 

Saat ini, sambung Sumiati, pihaknya sangat membutuhkan perhatian Disdik Provinsi Kepri, terutama bagi sekolah-sekolah yang ada di kepulauan atau hinterland. Bantuan-bantuan berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), dan Bantuan bagi Siswa Miskin (BSM) sangat dibutuhkan. 

"Selama ini kami menerima dana BOS, kalau dana Bosda kami belum dapat perkembangannya lagi seperti apa karena seluruh SMA saat ini di bawah naungan langsung Disdik Provinsi. Kami juga berharap Pemprov Kepri membantu siswa melalui dana BSM," ujarnya. 


(RRN)