Lahan untuk Investasi di Batam Tersisa 700 Hektare

Anwar Sadat Guna    •    Jumat, 01 Dec 2017 12:42 WIB
investasi batam
Lahan untuk Investasi di Batam Tersisa 700 Hektare
Ilustrasi kota Batam. (FOTO: Medcom/Anwar Sadat)

Batam: Lahan untuk investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam saat ini tersisa sekira 700 hektare (ha) lagi. Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai otoritas pengelola KPBPB Batam akan mengalokasikan lahan tersebut untuk industri guna menggenjot pertumbuhan investasi dan ekonomi di wilayah ini.   

"Saat ini ada sekira 700 ha lahan yang masih tersisa untuk peningkatan investasi di Batam. BP Batam tidak akan mengalokasikan lahan ini untuk pembangunan rumah tapak, tetapi lebih kepada industri," ungkap Anggota III/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, Dwianto Eko Winaryo di Gedung Marketing BP Batam, Kamis, 30 November 2017 sore.   

Dwianto mengatakan, kenapa alokasi lahan tidak diberikan untuk pembangunan rumah tapak, karena ke depan BP Batam ingin fokus pada pembangunan industri. Sektor ini diharapkan mampu memacu dan mendorong peningkatan investasi di Batam. "Secara otomatis diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam," ujarnya. 

Terkait rumah tapak, sambung Dwianto, rencana BP Batam ke depan akan menggantinya dengan rumah susun. Hal ini ditempuh mengingat lahan di Batam sudah sangat terbatas. Selain lahan investasi yang kini tersisa 700 ha lagi, BP Batam sebelumnya juga mencatat ada sekira 7.200 ha lahan di Batam menganggur. 

Lahan-lahan yang sudah dialokasikan kepada investor, lembaga, termasuk individu tersebut tak kunjung dibangun hingga saat ini. Sehingga BP Batam memutuskan akan memanggil lagi pihak-pihak yang mendapatkan alokasi lahan untuk dimintai komitmennya membangun lahan tersebut. 

"Saya sudah minta ke Direktorat Lahan agar menghentikan dulu sanksi pencabutan lahan. Kita beri waktu selama 5 bulan lagi untuk memanfaatkan lahan yang sudah dialokasikan oleh BP Batam. Jika dalam kurun waktu tersebut lahan tak kunjung dibangun atau dimanfaatkan maka kami terpaksa membatalkan pengalokasian lahannya," tegas Dwianto.      

Penegasan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 27 tahun 2017 yang menggantikan Perka No 10 tahun 2017. Dijelaskan Dwianto, ada tahapan sebelum alokasi lahan dibatalkan. 

Tahapannya, sambung dia, yakni pemanggilan pertama, kedua, hingga ketiga sekaligus sanksi sampai ada perubahan. Hingga batas waktu 5 bulan tak kunjung dibangun, BP Batam berhal mencabut pengalokasian lahan. "Jadi, prosesnya sekira lima bulan," ujarnya.

Selain ketentuan tentang pengalokasian lahan, BP Batam juga masih menerapkan hak tanggungan bagi lahan seluas 600m2 ke atas. Bagi lahan seluas 600m2 yang akan diagunkan ke bank harus mendapatkan persetujuan atau izin dari BP Batam. Namun bagi lahan seluas di bawah 600m2 tidak memerlukan izin BP Batam. 

"Hak tanggungan secara prinsip pasti kami berikan. Ini salah satu bentuk pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat Batam," ujarnya. 

Sekadar diketahui, BP Batam mencatat realisasi investasi sepanjang tahun lalu sebesar USD471 juta. Untuk tahun ini, BP Batam menargetkan adanya kenaikan investasi baik penanaman modal asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai USD571 juta.


(ALB)