Pemprov Sumbar Tolak Gaji Aparatur Desa Pakai APBD

ant    •    Rabu, 16 Jan 2019 17:39 WIB
dana desa
Pemprov Sumbar Tolak Gaji Aparatur Desa Pakai APBD
ilustrasi Medcom.id

Padang: Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk memberikan gaji perangkat desa/nagari setara Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan IIA. Namun Irwan bilang, gaji harus menggunakan uang dari APBN bukan APBD.

"Itu memang tuntutan mereka sejak dulu. Kita dukung pemerintah pusat mengakomodasinya. Namun APBD kita tidak sanggup membiayai karena itu harus dari APBN," katanya di Padang, Rabu, 16 Januari 2019. 

Irwan menyebut komposisi APBD provinsi saat ini tidak memungkinkan untuk
dibebani tambahan belanja pegawai, karena sebelumnya telah "babak belur"
untuk membiayai perpindahan kewenangan PNS dan guru-guru SMK/SMA dari kabupaten/kota ke provinsi.

Perpindahan kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak diikuti oleh perpindahan atau penambahan anggaran belanja pegawai itu, membuat APBD Sumbar "sesak napas" sehingga tidak mungkin untuk dibebani lebih banyak.

APBD kabupaten dan kota juga tidak jauh berbeda, bahkan sebagian besarnya telah terserap untuk membiayai belanja pegawai, hanya 30-40 persen yang tersisa untuk program dan pembangunan daerah.

Terlepas dari sumber anggarannya, wacana menaikkan pendapatan perangkat desa atau nagari itu sangat positif untuk mendorong kinerja dan inovasi di desa atau nagari.

Jika kebutuhan aparaturnya terpenuhi, diharapkan kinerja juga semakin baik sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa meningkat. Apalagi model pembangunan yang dikembangkan saat ini adalah dari pinggir.

Saat ini pendapatan perangkat desa diatur sesuai daerah masing-masing, karena itu besarannya beragam. Sementara itu gaji PNS Golongan II A berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015 adalah Rp1.926.000 per bulan.


(ALB)