Gatot Sebut Dana Hibah Bansos Rp300 Miliar Belum Dipertanggungjawabkan

Farida Noris    •    Selasa, 18 Oct 2016 08:57 WIB
gatot pujo nugroho
Gatot Sebut Dana Hibah Bansos Rp300 Miliar Belum Dipertanggungjawabkan
Gatot Pujo di Pengadilan Tipikor Medan, Sumatera Utara, Senin 2 Mei 2016. Antara Foto/Septianda Perdana

Metrotvnews.com, Medan: Mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho mengakui temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa dana hibah dan bantuan sosial (bansos) tahun 2012 sekitar Rp300 miliar belum dipertanggungjawabkan oleh lembaga penerima. 

Pernyataan itu disampaikan Gatot dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dana hibah dan bansos Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (17/10/2016). 

"Saya pernah panggil Kabiro Keuangan Pemprov Sumut Baharuddin Siagian. Saya tanyakan kenapa bansos menjadi unjuk rasa di masyarakat. Ternyata sewaktu BPK melakukan audit, ada sekitar Rp300 miliar yang belum ada laporan pertanggungjawabannya dari para penerima," jelas Gatot.

Di hadapan majelis hakim ketua Djaniko MH Girsang, Gatot mengatakan melakukan kajian atas temuan itu dengan mendatangkan narasumber dari staf ahli Menteri Dalam Negeri dan OC Kaligis yang merupakan pengacara pribadinya

"Menurut kajian pengacara tidak ada masalah. Karena tugas pemerintah sudah selesai. Jadi itu seharusnya menjadi pertanggungjawaban para lembaga penerima," ungkapnya.

Gatot mengatakan, pada penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dia tidak lagi memeriksanya dengan alasan sudah mempercayai kinerja TAPD. Menurut dia, yang menentukan lembaga penerima dana hibah dan bansos adalah SKPD dan Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang saat itu dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Nurdin Lubis.

"Saya bahkan tidak pernah terlibat langsung dalam pembahasan APBD. Saya yang taunya hanya masalah pertanggungjawaban itu saja. Lembaga itu siapa dan namanya siapa saya tidak pernah tau. Saya yakin semua dilakukan staf saya dengan benar. Itulah kepercayaan yang saya berikan ke staf dan TAPD. Saya juga tidak pernah mencampuri kebijakan yang diambil SKPD," elaknya.

Gatot mengatakan seharusnya birokrasi yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah Biro Keuangan. Sebab, berkas yang telah diverifikasi oleh SKPD secara teknis diajukan ke Biro Keuangan. Pernyataan Gatot pun diamini oleh kuasa hukumnya Surpeno Sarpan yang menyebut bahwa tidak adanya pertanggung jawaban lebih karena kesalahan tim TAPD. 

"Ini persoalan tehnis. Ini karena kelalaian Tim TAPD," pungkasnya.


(MEL)