Sepekan Tak Beroperasi, Besok Seluruh Buruh RAPP Bisa Bekerja Lagi

Anwar Sadat Guna    •    Senin, 23 Oct 2017 18:45 WIB
unjuk rasa
Sepekan Tak Beroperasi, Besok Seluruh Buruh RAPP Bisa Bekerja Lagi
Puluhan ribu buruh dan karyawan RAPP menyambut gembira hasil pertemuan dengan Gubernur Riau, Senin, 23 Oktober 2017. MTVN/Anwar

Metrotvnews.com, Pekanbaru: Puluhan ribu buruh dan karyawan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Senin, 23 Oktober 2017 larut dalam suasana haru dan gembira. Mereka mulai besok sudah bisa bekerja lagi seperti biasa. 

"Alhamdulillah, aksi dan tuntutan kita didukung dan direspon baik Gubernur Riau. Sampaikan kepada anak dan istri kita, mulai besok kita sudah bisa bekerja lagi," kata Conti, perwakilan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Riau usai bertemu dengan Gubernur Riau dengan beberapa perwakilan serikat pekerja lainnnya di Kantor Gubernur Riau.

Ia mengatakan, beberapa tuntutan buruh dan karyawan RAPP akan diteruskan gubernur kepada Kementerian Lingkungan Hidup (LHK), dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta. "Perjuangan kita hari ini tidak sia-sia. Teman-teman buruh sudah bisa bekerja kembali tanpa ada kekhawatiran akan di PHK," ujarnya.

Hamdani, Presiden Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (SP2KI) Riau menambahkan, salah satu tuntutan buruh agar Kementerian LHK meninjau lagi SK No 5322 tahun 2017 direspon baik oleh Gubernur Riau. 

"Intinya, gubernur mendukung aksi damai buruh dan karyawan RAPP dan akan menyampaikan ke Menteri Lingkungan Hidup agar mempertimbangkan lagi penerapan SK Menteri Kehutanan No 5322 tahun 2017," kata Hamdani saat ditemui di tengah-tengah aksi.

SK No 5322 tahun 2017 tentang penghentian operasi RAPP dan membatalkan semua Rencana Kerja Usaha (RKU) RAPP telah berdampak terhadap nasib puluhan ribu buruh dan karyawan perusahaan itu. 

"Sejak SK tersebut diterbitkan dan berlaku mulai 18 Oktober 2017, RAPP tidak beroperasi. Seluruh aktivitas perusahan di lima kabupaten di Riau terhenti. Buruh, karyawan, dan kontraktor resah, khawatir dirumahkan atau terancam di PHK," ungkap Hamdani.

Selain tuntutan agar pemerintah meninjau lagi SK No 5322/2017 tersebut, sambung Hamdani, tuntutan agar Kementerian LHK mematuhi amar putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Permen No 17/2017 juga direspon baik oleh gubernur.

"Dalam pertemuan tadi, gubernur menyatakan akan menyampaikan kepada menteri terkait agar memperhatikan amar putusan MA tersebut. Supaya ribuan buruh dan karyawan bisa bekerja lagi," ungkapnya.

Permen No 17/2017 tersebut menjelaskan tentang pengelolaan lahan gambut. "Salah satu pasalnya berbunyi, RAPP masih dibolehkan menebang pohon tetapi tidak dibolehkan lagi menanam pohon di kawasan lahan gambut yang ditetapkan oleh pemerintah," jelasnya. 

"Salah satu point yang juga diputuskan oleh gubernur dalam pertemuan tadi bahwa RAPP dapat beroperasi lagi dan diminta tidak merumahkan dan mem-PHK buruh maupun karyawan," tambahnya.

Hasil pertemuan yang disepakati dan ditandatangani oleh Gubernur Riau disambut meriah sekira 10 ribu buruh dan karyawan RAPP yang berunjuk rasa. Mereka akhirnya bisa bekerja lagi setelah selama sepekan seluruh operasi RAPP terhenti.

Puluhan ribu buruh dan karyawan RAPP tersebut datang dari lima wilayah; yakni Kabupaten Pelalawan, Siak, Meranti, Kampar, dan Kuansing. Mereka datang ke Pekanbaru menggunakan puluhan bus berukuran besar. 

Setelah mendengar hasil pertemuan dengan gubernur, sekira pukul 16.40 WIB, seluruh buruh membubarkan diri dan kembali ke daerah masing-masing. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan akan meneruskan aspirasi yang disampaikan para buruh RAPP ke Kementerian LHK.

"Akan kami sampaikan ke kementerian terkait. Kita berharap agar kementerian memperhatikan aspirasi para buruh. Kita juga berharap agar tidak ada buruh maupun karyawan yang di PHK," ujarnya.


(ALB)